Kebijakan PPN Jasa Tol Masih Digodok, DJP Ungkap Belum Ada Regulasi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan saat ini, kebijakan tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan belum menjadi aturan yang berlaku.

Inge menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur penerapan PPN pada jasa jalan tol, sehingga belum terdapat perubahan dalam perlakuan perpajakan bagi masyarakat.

"Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat. Sesuai dengan rencana DJP kebijakan ini akan diselesaikan tahun 2028," ujarnya kepada VOI, Rabu, 22 April.

Dia menambahkan proses penyusunan kebijakan akan dilakukan secara menyeluruh dan hati-hati, meliputi kajian mendalam, koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara keseluruhan.

Selain itu, Inge menyampaikan Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang diambil akan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat.

"Apabila nantinya kebijakan tersebut telah ditetapkan, informasi resmi akan disampaikan secara terbuka melalui kanal komunikasi pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Adapun langkah ini ditujukan untuk memperluas basis perpajakan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Rencana tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai perluasan basis pajak guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Adapun mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol ditargetkan rampung pada tahun 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol rencana diselesaikan pada tahun 2028," tulis dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Renstra DJP 2025–2029, dikutip Selasa, 21 April.

Selain itu, RPMK juga akan mengatur dasar hukum penerapan pajak karbon yang direncanakan selesai pada 2026.

Tak hanya itu, regulasi ini turut mencakup penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital dari luar negeri.

Sebagai catatan, kebijakan pengenaan PPN atas jasa jalan tol sebenarnya pernah diberlakukan pada 2015 melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015. Saat itu, jasa tol ditetapkan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP), dengan karcis tol diperlakukan sebagai faktur pajak dan tarif yang dikenakan sudah termasuk PPN.

Namun, aturan tersebut tidak bertahan lama, dan pemerintah mencabutnya pada tahun yang sama melalui PER-16/PJ/2015 setelah muncul polemik di masyarakat serta pertimbangan untuk menjaga iklim investasi di sektor infrastruktur jalan tol.