Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok kedelai nasional masih berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama bagi perajin tahu dan tempe hingga akhir April 2026.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan kedelai secara intensif. Pasalnya, 90 persen kebutuhan kedelai nasional diserap oleh industri tahu dan tempe.

“Kaitan dengan ketersediaan stok bahwa saat ini sampai dengan akhir April, stok kedelai kita masih 322.000 ton. Artinya ini masih cukup. Kemudian kami juga hampir setiap hari berkomunikasi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAKOPTINDO). Harga kedelai di perajin masih normal,” kata Sarwo dalam keterangan resmi, Jumat, 17 April.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, total stok kedelai nasional mencapai sekitar 322.500 ton hingga akhir April. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menutup kebutuhan bulanan yang berada di kisaran 220.000 hingga 230.000 ton.

Sarwo menegaskan, pemerintah juga mengawasi ketat stabilitas harga kedelai di pasar. Importir diminta mematuhi Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan, yakni maksimal Rp11.500 per kilogram di tingkat importir dan Rp12.000 per kilogram di tingkat perajin.

“Misalnya harga kedelai lebih Rp12.000, kita sisir ke hulu. Apabila kedapatan ada importir menjual di atas Rp11.500 maka otomatis importir tersebut untuk impor berikutnya akan diberhentikan dan izinnya dicabut,” tegasnya.

“Jadi semua pelaku usaha harus tunduk kepada pemerintah dengan mengacu pada harga acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” sambungnya.

Dari hasil pemantauan Bapanas, harga kedelai impor di tingkat perajin masih terkendali dan berada di bawah ambang batas. Dalam sepekan terakhir, rerata harga tercatat di kisaran Rp11.266 hingga Rp11.320 per kilogram (kg).

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor. Kementerian Pertanian disebut telah menjalankan berbagai program pengembangan kedelai.

Menurut Sarwo, jika produksi dalam negeri mulai berkembang, impor kedelai pun dapat dikurangi pemerintah secara otomatis.

“Tentu Bapak Menteri Pertanian dalam tahun ini ada program pengembangan kedelai. Mudah-mudahan nanti secara bertahap kedelai dalam negeri produksinya meningkat. Otomatis akan menurunkan impor,” ujar Sarwo.

Selain menjaga pasokan, pemerintah bersama Perum Bulog juga memperkuat Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP). Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 391 Tahun 2025, target pengadaan CKP pada 2026 ditetapkan minimal 70.000 ton.

Terpisah, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengingatkan pelaku usaha agar tidak memainkan harga. Ia menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap importir yang melanggar ketentuan.

“Janganlah naik, naiklah sedikit tapi jangan naik banyak banget. Aku minta kedelai jangan naik banyak. Kalau ada yang menaikkan semena-mena, yang impor kedelai, aku pastikan aku cabut izinnya,” ucap Amran.

Amran menambahkan, stabilitas harga kedelai menjadi kunci untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, mengingat tahu dan tempe merupakan konsumsi harian yang luas di Indonesia.

“Kami sudah minta kepada importir jangan naikkan harga semena-mena, sudah ada kesepakatan. Kalau ada yang menaikkan harga tidak wajar, menzalimi masyarakat yang membutuhkan kedelai, izinnya akan saya cabut. Tidak saya berikan untuk tahun depan,” katanya.