Cerita Eks Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, Tutup 16 Bank demi Redam Krisis Moneter 1998

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) era Soeharto, Ginandjar Kartasasmita berada di garis depan ketika krisis ekonomi 1998 berlangsung.

Penutupan 16 bank pada 1998 merupakan tindakan keras yang diambil pemerintah untuk membedah dan membersihkan sistem perbankan.

Keputusan tersebut diambil dari hasil analisis terhadap institusi-institusi yang secara fundamental sudah tidak layak beroperasi.

Dalam bukunya berjudul Ginandjar Kartasasmita "Pengabdian dari Masa ke Masa", diceritakan Ginandjar diminta Presiden Soeharto memulihkan kepercayaan pasar.

Selain itu dukungan internasional juga dinilai menjadi kunci untuk meredam krisis kala itu.

Ketika nilai rupiah merosot tajam, pemulihan menjadi sangat penting. Negara-negara kreditor menegaskan bantuan hanya dapat disalurkan melalui lembaga internasional International Money Foundation (IMF).

"Pesan ini saya terima langsung dari Menteri Keuangan AS Robert Rubin, disusul Lawrence Summers, menawarkan dukungan penuh untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan IMF, yang pada waktu itu sedang dalam keadaan tidak baik. Delegasi tingkat tinggi dari AS, Jepang, Jerman, IMF. Bank Dunia, termasuk Joe Stiglitz, datang ke Indonesia. Bersama mereka, kami menyusun agenda pemulihan ekonomi," kata Ginandjar dikutip dari buku tersebut, Kamis, 9 April.

Setelah komunikasi terjalin, Indonesia menandatangani Letter of Intent (Lol) dengan IMF, yang terakhir pada 31 Oktober 1997.

Sehari setelahnya, pemerintah menutup 16 bank yang dianggap bermasalah.

Menurut Ginandjar, langkah itu merupakan bagian dari prioritas kerjanya, yaitu restrukturisasi perbankan.

Penutupan 16 bank itu merupakan tindakan keras yang yang diambil pemerintah untuk membedah dan membersihkan sistem perbankan.

Ginandjar menjelaskan, bank-bank yang ditutup adalah bank yang sudah tak berhak hidup lagi.

Pangkal masalahnya adalah regulasi perbankan terlalu longgar di masa sebelumnya, yang memungkinkan berdirinya bank dengan modal sangat kecil.

"Waktu itu kami harus menutup bank-bank yang memang sudah tidak berhak hidup lagi," tegasnya.

Bank-bank ini, kata dia, yang beroperasi dengan modal seadanya, secara praktis tidak berfungsi dengan baik, sehingga menimbulkan risiko sistemik besar di tengah gejolak moneter.

Meskipun secara teknis penutupan bank adalah kewenangan Bank Indonesia (BI), pada masa krisis, Gubernur BI berada di bawah koordinasi Menko Ekuin, yang saat itu dijabat Ginandjar.

Keputusan final untuk menutup 16 bank itu dibahas dan disetujui dalam forum tertinggi di bidang ekonomi.

"Hal itu diputuskan dalam Sidang Kabinet Bidang Ekonomi," ucapnya.

Dalam buku itu juga diungkapkan saat penutupan 16 bank, ada sisi sayang dan sisi untungnya juga bagi Ginandjar. Karena sebagai Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas, pihaknya tidak dilibatkan untuk membahas hal itu.

Ia mengaku tidak pernah diminta hadir dalam rapat Dewan Moneter tersebut.

Dia berterus terang, saat negosiasi dengan IMF, tidak ada menteri "luar" dilibatkan termasuk dirinya.

Kondisi itu, menurutnya, memiliki sisi "sayang dan untungnya juga", karena meskipun berada dalam posisi strategis di bidang ekonomi, dirinya tidak termasuk dalam lingkaran pengambilan keputusan teknis tersebut.

Semua, boleh dibilang bersifat rahasia, tidak ada yang pernah tahu negosiasi tengah terjadi antara pemerintah dengan IMF.

Menurut Ginandjar, menteri yang melakukan negosiasi dengan IMF saat itu adalah Menko Ekuin Saleh Afif, Menteri Keuangan Ma'rie Muhammad dan Gubernur BI Sudrajat Jiwandono.

Juga hadir penasihat pemerintah Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, selaku pengawas jalannya negosiasi.

"Hanya saya pernah sekali diminta duduk pada sebuah rapat dengan perwakilan IMF atas undangan Pak Widjojo. Namun, saat itu, kami tidak diberikan petunjuk tentang keseriusan masalah yang ada," terang Ginandjar dalam buku tersebut.

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi gejala paling menyakitkan dalam krisis 1997–1998.

Rupiah jatuh bebas, sebuah peristiwa yang melumpuhkan hampir seluruh sendi perekonomian nasional.

Kejatuhan nilai rupiah berdampak langsung pada lumpuhnya kemampuan Indonesia untuk berdagang secara internasional.

Perbankan nasional seketika kehilangan kredibilitas di mata dunia.

"Bank-bank Indonesia tidak bisa membuka L/C (letter of credit) untuk impor karena kami tidak lagi dipercaya oleh bank-bank luar negeri," ungkapnya.

Melihat kondisi rupiah terjun bebas, tim ekonomi di bawah koordinasi Ginandjar berusaha untuk memulihkan stabilitas.

Angka psikologis yang mereka coba capai adalah mengembalikan rupiah sampai di bawah Rp10.000 per dolar AS itu ke level lebih realistis dan diterima pasar.

"Waktu itu kami, mas, sudah bagus banget," jelas Ginandjar.

Upaya pemulihan tersebut menjadi titik fokus utama.

Sebab, Ginandjar menyadari nilai tukar stabil adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan, menghentikan pelarian modal (capital flight) dan memulihkan kemampuan industri nasional untuk beroperasi kembali.

Krisis rupiah, pada dasarnya, adalah krisis kepercayaan yang harus diperangi dengan kebijakan-kebijakan tepat dan terarah.

Mengenai pelemahan rupiah, Ginandjar mengambil langkah-langkah strategis.

Presiden yang pada saat itu sudah dijabat Habibie menugaskan untuk memulihkan perekonomian dan memperbaiki kesalahan-kesalahan telah terjadi sebelumnya.

Namun, tugas yang diberikan Kepala Negara kepadanya tidak mudah.

"Saya berjanji kepada Presiden untuk semaksimal mungkin. Dengan mengesampingkan berbagai kontroversi yang mengiringi Presiden Habibie dan pengangkatan sejumlah menteri, saya segera fokus menangani persoalan ekonomi mendesak," tuturnya.