Tahan Harga BBM Subsidi, Ruang Fiskal Terancam Menyempit

JAKARTA - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai kebijakan menahan harga BBM subsidi di tengah tekanan geopolitik memang efektif sebagai langkah penahan (buffer) dalam jangka pendek.

Meski demikian, ia menambahkan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban fiskal pemerintah, dan hal ini terjadi karena harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN pada akhirnya membuat tekanan pasar dialihkan ke anggaran negara.

"Dengan harga minyak global yang cenderung berada di atas asumsi APBN, pemerintah pada dasarnya memindahkan tekanan pasar ke APBN. Dalam jangka panjang, ini menciptakan rigiditas belanja karena subsidi energi berpotensi menggerus ruang fiskal untuk sektor produktif, sekaligus menunda penyesuaian harga yang pada akhirnya tidak bisa dihindari," ujarnya kepada VOI, Kamis, 9 April.

Rizal mengatakan dari perspektif APBN, dampaknya cukup besar yaitu setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel diperkirakan menambah beban subsidi energi sekitar Rp10–13 triliun.

Menurutnya di tengah kondisi defisit yang mendekati batas 3 persen terhadap PDB, kebijakan ini memang mampu menahan laju inflasi dalam jangka pendek.

Namun, ia menambahkan risiko tekanan pembiayaan meningkat, baik melalui penambahan utang, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), maupun potensi penurunan kredibilitas fiskal apabila tidak diimbangi dengan konsolidasi yang kuat.

Selain itu, Rizal mengatakan penetapan harga BBM di bawah harga pasar cenderung mendorong konsumsi energi yang tidak efisien.

"Risiko overconsumption dan salah sasaran subsidi menjadi besar, terutama jika kelompok mampu masih menikmati subsidi. Dalam konteks Indonesia sebagai net importer energi, hal ini justru memperlemah ketahanan eksternal melalui peningkatan impor dan tekanan terhadap nilai tukar," ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan dari sisi sosial dan politik, kebijakan ini dinilai cukup rasional untuk jangka pendek karena penahanan harga BBM dapat menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan ekspektasi inflasi, serta meredam potensi gejolak sosial, terutama di tengah tekanan terhadap kelas menengah dan perlambatan konsumsi domestik.

Menurutnya tantangan utamanya adalah memastikan bahwa stabilitas tersebut tidak dibayar dengan akumulasi risiko fiskal yang berlebihan.

Oleh karena itu, ia menyampaikan kebijakan ini perlu diikuti dengan reformasi yang lebih mendasar, dan pemerintah didorong untuk memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran berbasis data, memperketat distribusi, serta mempercepat transisi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Di sisi lain, disiplin fiskal tetap menjadi kunci agar kebijakan menjaga daya beli tidak justru melemahkan ketahanan APBN dalam jangka menengah," ucapnya.