Jepang Naikkan Pajak Rokok dan Perusahaan untuk Biayai Pertahanan

JAKARTA - Jepang mulai menaikkan pajak rokok dan pajak perusahaan untuk menutup kebutuhan belanja pertahanan yang terus membesar. Langkah itu resmi berlaku Rabu, 1 April, sementara kenaikan pajak penghasilan akan menyusul pada 2027.

Mengutip Kyodo News yang dilansir Rabu, 1 April, pemerintah Jepang memperkirakan rangkaian kenaikan pajak ini akan menambah penerimaan sekitar 1,3 triliun yen atau sekitar 8 miliar dolar AS per tahun. Kebijakan itu diambil ketika belanja pertahanan Jepang melonjak ke rekor 9 triliun yen per tahun, di tengah memburuknya situasi keamanan di kawasan.

Mulai Rabu, pemerintah mengenakan pungutan tambahan 4 persen atas pajak perusahaan setelah dikurangi 5 juta yen. Kebijakan ini diperkirakan menambah penerimaan 869 miliar yen. Usaha kecil dan menengah dengan penghasilan rendah dikecualikan dari kebijakan tersebut.

Pajak untuk produk tembakau yang dipanaskan juga mulai dinaikkan dalam dua tahap, yakni pada April dan Oktober, agar setara dengan tarif rokok konvensional yang saat ini lebih tinggi. Setelah itu, mulai April 2027, pajak rokok biasa dan rokok tembakau yang dipanaskan akan kembali dinaikkan dalam tiga tahap, masing-masing 0,5 yen per batang. Dari pos ini, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan 212 miliar yen.

Untuk pajak penghasilan, pemerintah akan menambah tarif 1 persen mulai Januari 2027 guna mengamankan 256 miliar yen. Kenaikan itu memang diimbangi pemotongan 1 persen atas pajak penghasilan khusus yang selama ini dipungut untuk rekonstruksi pascagempa dan tsunami Maret 2011. Namun, beban total tetap naik karena masa pemungutan pajak khusus tersebut akan diperpanjang.

Kenaikan pajak terkait pertahanan ini merupakan tindak lanjut dari strategi keamanan baru yang disusun pada Desember 2022. Dalam dokumen itu, pemerintah menargetkan tambahan 1 triliun yen per tahun dari kenaikan pajak.

Untuk tahun fiskal 2026, Jepang sudah mengalokasikan anggaran pertahanan rekor 9 triliun yen. Angka ini menjadi tahun keempat dari rencana pembangunan pertahanan lima tahun senilai 43 triliun yen.

Seperti dilaporkan Kyodo News, Pemerintahan Takaichi juga memajukan target belanja pertahanan dan program terkait hingga setara 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun fiskal 2025, dua tahun lebih cepat dari rencana semula. Di saat yang sama, Amerika Serikat, sekutu utama Jepang, juga bisa terus menekan Tokyo agar menaikkan belanja pertahanan, setelah dalam dokumen strategi pertahanan nasionalnya mendesak sekutu mengarah ke level 5 persen dari PDB.

Sebelum rencana pembangunan pertahanan lima tahun ini dijalankan, anggaran pertahanan Jepang selama bertahun-tahun dijaga di kisaran 1 persen dari PDB, atau sekitar 5 triliun yen per tahun.