JAKARTA — Ekonom dan peneliti kebijakan publik asal Papua Billy Mambrasar menilai, ketidakstabilan serta ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu akar persoalan konflik yang berkepanjangan di Papua.
Hal tersebut disampaikan Billy saat bertemu pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kantor United Nations (UN) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Billy berdiskusi dengan Regional Director for Asia-Pacific United Nations David McLachlan-Karr serta United Nations Resident Coordinator in Indonesia Gita Sabharwal.
Billy mengatakan ketimpangan ekonomi yang berlangsung lama telah memicu rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Jika kita ingin menyelesaikan konflik Papua secara berkelanjutan, kita harus mulai dari akar masalahnya, yaitu ketidakadilan ekonomi. Stabilitas hanya dapat tercapai jika masyarakat merasa memiliki akses yang adil terhadap pembangunan,” ujar Billy.
Dia menilai, pembangunan di Papua perlu didukung dengan basis data yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat setempat.
Menurutnya, pendataan yang lebih akurat terhadap Orang Asli Papua menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Selain itu, Billy menekankan bahwa program pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif agar tidak hanya bersifat top-down.
Dalam diskusi tersebut, Billy juga mendorong model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, dibandingkan pendekatan ekonomi ekstraktif yang selama ini dominan.
Salah satu model yang ia dorong adalah pengembangan agroforestry atau sistem pertanian terpadu yang dinilai mampu membuka peluang ekonomi bagi petani dan peternak lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menurut Billy, model ini juga dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti penguatan koperasi desa serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan rantai pasok pangan dari daerah.
“Pendekatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat akan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Papua,” kata Billy.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Menperin Sebut Sertifikasi Halal Bikin Industri Perluas Akses Pasar Global
12 Maret 2026, 17:20
Dalam kesempatan tersebut, Billy juga menyoroti rendahnya partisipasi generasi muda dalam politik akibat tingginya biaya politik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Dia menilai kondisi tersebut membuat banyak anak muda lebih memilih berkontribusi melalui jalur lain seperti kewirausahaan, inovasi teknologi, maupun gerakan sosial.
