JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memastikan kelancaran distribusi logistik melalui pengendalian lalu lintas di jalur mudik selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
Sinergi ini dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap aman dan lancar tanpa mengganggu distribusi barang serta stabilitas pasokan kebutuhan pokok.
Pengaturan tersebut menjadi krusial seiring prakiraan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa Lebaran yang diperkirakan mencapai 143,91 juta orang berdasarkan hasil survei.
Koordinasi difokuskan pada pengaturan operasional angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik, serta penertiban pasar tumpah di sepanjang jalur mudik. Langkah ini diambil untuk meminimalkan hambatan samping lalu lintas dan menjaga kapasitas jalan tetap optimal.
“Pembatasan kendaraan angkutan barang merupakan langkah penting untuk menjaga kapasitas jalan tetap optimal sehingga arus mudik dapat berjalan lancar dan aman. Pengaturan terkait angkutan barang ini akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran distribusi logistik,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Selasa, 24 Februari.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026.
Dalam SKB itu, pembatasan operasional diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Kebijakan tersebut berlaku di ruas jalan tol dan non-tol pada wilayah strategis nasional selama periode 13 Maret hingga 29 Maret 2026.
Meski demikian, kendaraan angkutan barang yang mengangkut komoditas esensial tetap diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan tertentu.
Komoditas tersebut meliputi bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), bahan pokok, pupuk, hewan ternak, hingga bantuan kebencanaan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan dan mencegah kelangkaan barang di daerah tujuan mudik.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan berperan dalam mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk penataan pasar tumpah yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Penertiban dilakukan melalui pengaturan zonasi, relokasi sementara, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak menggunakan badan jalan.
Kementerian Perdagangan juga memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar selama masa pembatasan angkutan barang dengan mengoptimalkan sistem logistik dan pengawasan pasokan di daerah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Kami bersama Kementerian Perdagangan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik. Kuncinya adalah keseimbangan antara kelancaran transportasi dan distribusi barang di masa Angkutan Lebaran,” kata Dudy.
BACA JUGA:
Selain pengendalian angkutan barang, pemerintah juga memperkuat manajemen lalu lintas melalui rekayasa arus, pengawasan di titik rawan kemacetan, pengendalian hambatan samping di jalur arteri nasional, serta memastikan ketersediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya.
Langkah terpadu tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 yang tertib, lancar, dan selamat, sekaligus menjaga distribusi logistik nasional tetap aman dan terkendali.
