KSPN Sebut Impor 105.000 Pikap India Berpotensi Ancam PHK Sektor Otomotif

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) merespons rencana impor sekitar 105.000 unit kendaraan niaga pikap 4×4 dan truk untuk penunjang operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan, spirit pembentukan Kopdes Merah Putih adalah menggerakkan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi serta sumber daya lokal.

"Dengan kata lain, proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri, khususnya rakyat pedesaan," ujar Ristadi dalam keterangan resmi, Selasa, 24 Februari.

"Di saat bersamaan, industri otomotif dalam negeri dalam kondisi lesu karena berkurangnya pesanan, akhirnya jam kerja dikurangi sampai terjadi PHK, korbannya adalah pekerja," sambungnya.

Untuk itu, kata Ristadi, pihaknya yang juga mempunyai anggota sektor pekerja otomotif menyampaikan sejumlah kritik atas rencana PT. Agrinas mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Pertama, Ristadi menyebut, alasan industri otomotif dalam negeri tak mampu memproduksi kendaraan terkait adalah tidak faktual. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kata dia, telah menegaskan industri otomotif dalam negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun.

"Artinya, industri otomotif dalam negeri mampu memproduksinya. Lalu di mana rasa nasionalisme Dirut PT. Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK?" katanya.

Kedua, alasan pemilihan tipe pikap 4×4 dianggap sesuai dengan medan jalan pertanian pedesaan Indonesia juga kurang tepat. Selama ini, kata Ristadi, mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pikap jenis 4×2 produksi dalam negeri dan dalam kondisi baik-baik saja.

"Lalu, apa urgensinya harus digeneralisir memakai pikap 4×4? Mungkin, iya, ada beberapa daerah yang kondisi medannya ekstrem, sehingga harus memakai kendaraan pikap 4×4. Tapi, kan, harus dipetakan secara akurat di daerah mana saja lalu dihitung berapa kebutuhan unitnya, jangan digeneralisir semua daerah harus pakai pikap 4×4," ucapnya.

Ketiga, Dirut PT. Agrinas membandingkan harga kendaraan pikap 4×4 dari India lebih murah. Terkait hal tersebut, KSPN beranggapan belum ada kendaraan pikap 4×4 yang diproduksi industri dalam negeri.

Oleh karena itu, Ristadi mempertanyakan dari mana kendaraan yang dijadikan pembanding harga dimaksud.

"Kok, bilangnya lebih murah dari harga kendaraan dalam negeri? Dengan demikian, dasar hitungan ada efesiensi Rp43 triliun itu dari mana ? Justru kalau kami cermati, harga pikap 4×4 scorpio dari India berkisar Rp290 juta sampai Rp400-an juta. Sedangkan, pikap carry produksi dalam negeri berkisar Rp170 juta sampai Rp190 juta, pikap grandmax pun harganya tidak jauh dari pick up carry tersebut," terangnya.

Atas dasar tersebut, KSPN meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dirut PT. Agrinas agar membatalkan impor kendaraan niaga operasional Koperasi Desa Merah Putih serta memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu.

"Manfaat lainnya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," imbuhnya.