JAKARTA - Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar aksi di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini. Mereka mendesak impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara diselidiki karena terindikasi ada penyimpangan.
Adapun massa sempat membakar spanduk dan melempar botol berisi cat merah sebagai bentuk protes agar KPK segera bertindak.
“Aksi tersebut merupakan langkah simbolis kita agar KPK berani segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara,” kata Adib Alwi selaku koordinator aksi sekaligus Humas KAPAK.
Adib menyebut rencana impor tersebut memicu banyak pertanyaan publik, mulai dari transparansi hingga potensi kerugian negara. “Rencana impor dalam jumlah besar dari India bukan hanya soal logistik,” tegas dia.
“Ini menyangkut penggunaan anggaran, arah industrialisasi nasional, dan keberpihakan pemerintah. Mengapa impor, bukan produksi dalam negeri? Mengapa jumlahnya begitu masif? Siapa yang diuntungkan,” sambung Adib.
Kemudian, Alwi turut menyoroti ketidakjelasan skema pembiayaan serta minimnya keterbukaan data kebutuhan pengadaan. Prosesnya dianggap tak melalui kajian publik yang melibatkan stakeholder terkait, seperti industri otomotif nasional.
“Minimnya keterlibatan industri otomotif nasional yang justru bisa diperkuat melalui program ini. Jika semua ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan potensi pengulangan pola lama, proyek besar, narasi kesejahteraan, tetapi berujung pada kerugian negara,” ujarnya.
Kondisi inilah yang membuat KAPAK mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara serta pihak terkait lainnya. Mereka juga minta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.
“Pansus diperlukan karena skala proyek impor 105.000 mobil pikap dari India yang sangat besar dan berdampak nasional, lalu indikasi ketidaktransparanan dalam proses perencanaan serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan,” tegas dia.
Adib menegaskan seluruh lembaga negara harus segera bertindak sebelum potensi kerugian negara benar-benar terjadi.
“Kasus mobil Agrinas adalah ujian. Bagi pemerintah apakah berani transparan; bagi DPR, apakah masih berpihak pada rakyat; dan bagi penegak hukum, apakah siap bertindak sebelum semuanya terlambat. Jika lembaga-lembaga ini memilih diam, maka publik tidak punya pilihan selain bersuara lebih keras, Karena dalam negara demokrasi, diamnya kekuasaan adalah awal dari skandal yang lebih besar,” pungkas Adib Alwi.
