Korban Bencana Sumatera Dapat Dana Tunggu Hunian Rp1,8 Juta per KK

JAKARTA - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, penyaluran dana tunggu hunian bagi masyarakat korban bencana Sumatera telah dilaksanakan.

Tito menjelaskan, bantuan sosial tersebut diberikan secara khusus menyasar para penyintas kehilangan tempat tinggal atau bagi mereka yang rumahnya mengalami kategori rusak berat.

Adapun realisasi penyaluran bantuan di tingkat daerah tercatat saat ini telah mencapai rata-rata 96,6 persen. Perinciannya, 94 persen di Provinsi Aceh, 99 persen di Sumatera Utara (Sumut) dan 97 persen di Sumatera Barat (Sumbar).

"Penyaluran dana tunggu hunian untuk di Aceh sudah 94 persen, di Sumut 99 persen dan Sumbar 97 persen, ini khusus untuk rumah rusak berat atau hilang. Mereka bisa memilih kontrak, sewa atau tinggal di rumah keluarganya," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPR dengan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari.

Tito merinci, besaran bantuan dana tunggu hunian yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga (KK) menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Dana tersebut diberikan sebagai kompensasi agar beban biaya tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya hancur atau hilang dapat terakomodasi oleh negara, yang mana penyaluran dana itu telah dilakukan secara serentak di 25 kabupaten dan kota pada pekan lalu.

Sementara dalam pelaksanaannya, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memegang data teknis serta angka rincian penerima manfaat di lapangan guna menjamin ketepatan distribusi.

"Diberikan dana tunggu hunian Rp600.000 dikali tiga jadi Rp1,8 juta. Minggu lalu kami melaksanakan secara serempak di 25 kabupaten/kota," katanya.