KKP Pastikan Stok Ikan Aman selama Ramadan hingga Idulfitri 2026

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan sampai perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, belum lama ini.

"Kami memastikan ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman," ujar Trenggono dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 5 Februari.

Trenggono menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan bermutu dan harga stabil.

Menurut Trenggono, pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton.

Produksi tersebut berasal dari sektor perikanan budi daya mencapai 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.

"Kami berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga terjangkau," katanya.

Selain menjaga geliat produksi, kata Trenggono, pihaknya pun telah melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman.

Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia, pihaknya juga menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya.

"Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen," terangnya.

Dia berharap, dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idulfitri. Dengan demikian, kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Perum BUMN dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Kami meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan," tuturnya.