Asaki Ngadu ke Menperin Agus soal Gangguan Pasokan Bahan Baku Keramik dari Jabar

JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku berupa tanah liat (clay) dan felspar. Mayoritas bahan baku untuk produksi keramik nasional berasal dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengungkapkan, Jabar–Banten merupakan wilayah yang kaya dengan clay dan felspar, sehingga sekitar 60 persen industri keramik berproduksi di Jawa Bagian Barat.

Namun sejak kuartal IV-2025, terjadi gangguan pasokan, lantaran ada penghentian dan moratorium izin pertambangan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar.

Tak hanya bagi industri keramik, Edy menekankan, clay akan sangat dibutuhkan oleh industri genteng untuk mendukung proyek gentengisasi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Karena di sini (Jawa Barat–Banten) tersedia bahan bakunya, kami tentu mengharapkan ada solusi segera dari Pemerintah Jawa Barat, sehingga proses produksi ini tidak terhambat," ujar Edy saat ditemui wartawan usai acara Pelantikan Dewan Pengurus Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Periode 2026-2029 di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin, 3 Februari.

Untuk diketahui, Jabar memasok sekitar 60 persen bahan baku bagi industri keramik. Dengan adanya gangguan pasokan di Jabar, Edy mengatakan, sejumlah perusahaan anggota Asaki mencari sumber bahan baku ke wilayah lain. Sumatera menjadi daerah tujuan, terutama di Bangka dan Belitung.

"Tentu hal ini memberikan tambahan biaya, karena jarak sangat jauh. Itu pun kami dengar di situ deposit-nya sudah tidak banyak lagi. Yang kami sayangkan, jangan sampai pasar ada, material ada, namun suatu hari nanti kami mesti impor bahan baku, terutama dari negara tetangga, Malaysia," ungkap dia.

Merespons hal tersebut, pada kesempatan sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku, sudah menghubungi Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Agus pun meminta kepada pembina industri keramik, yakni Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin untuk segera berkomunikasi mencari solusi dengan Pemda Jabar.

"Tadi saya coba telepon KDM, tapi belum diangkat, saya sudah WA (WhatsApp). Saya memberikan arahan kepada IKFT untuk segera melakukan pendekatan kepada Pemda Jabar. Pelajari apa masalahnya, pasti mereka ada alasannya, tapi pasti juga ada jalan keluar agar industri keramik tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan baku," tegasnya.

Selain gangguan bahan baku berupa tanah liat dan felspar, Asaki juga menyoroti tantangan dari sisi pasokan gas industri. Edy bilang, tren harga gas industri di Indonesia terus meningkat. Dia juga menyoroti penurunan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dalam kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Edy mengungkapkan, alokasi pasokan gas industri HGBT di Jawa Bagian Barat menurun dari sekitar 75 persen pada 2024 menjadi 60-65 persen di 2025. Sedangkan alokasi di Jawa Bagian Timur hanya sekitar 50-55 persen. "Tentu ini sangat mengganggu daya saing industri keramik," tuturnya.

Dengan AGIT 60-65 persen, Edy menggambarkan rata-rata biaya gas di Jawa Bagian Barat sekitar 9,5 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU). Sedangkan rata-rata harga di Jawa Bagian Timur sekitar 9,5-10 dolar AS per MMBTU.

Menurut Edy, rata-rata biaya tersebut sebenarnya masih berimbang dengan negara tetangga seperti Malaysia sekitar 9,6 dolar AS per MMBTU dan Thailand di level 9,9 dolar AS per MMBTU. Hanya saja, dia melihat ada kebalikan tren. Di Indonesia, tren harga gas semakin mahal, sedangkan di negara lain kian murah.

"Namun kami lihat tren. Tren harga gas di Malaysia setiap tahun ini mengalami penurunan. Tadinya mereka di atas 10 dolar AS, ini makin menurun. Demikian juga di Thailand. Sebaliknya dengan kami negara produsen gas, namun harga gas setiap tahun mengalami kenaikan. Ini harapan kami, pemerintah seyogyanya ketersediaan gas untuk industri dalam negeri menjadi prioritas utama," terang dia.

Lebih lanjut, Edy juga menyoroti gangguan pasokan gas industri di Jawa Timur pada awal tahun ini. Menurutnya, gangguan pasokan gas tersebut telah terjadi sejak 17 Januari 2026. Dari informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) kepada industri, Edy bilang, gangguan pasokan baru akan selesai pada 5 Februari 2026.

Gangguan pasokan tersebut membuat sejumlah produsen keramik menghentikan produksi sementara. Meski begitu, Edy memastikan, gangguan pasokan gas industri ini tidak membuat adanya perumahan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri keramik.

"Kami juga kasihan, jangan sampai melakukan perumahan karyawan di saat mau merayakan Hari Raya (Idulfitri), jadi kami mempertahankan meski pabrik stop produksi. Tapi, tidak ada perumahan sampai hari ini. Namun kami tentu meminta hal ini tidak berlarut-larut," pungkasnya.