JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya menyinggung lemahnya koordinasi antar kementerian dalam penanganan pajak kapal asing. Ia menyebut Kementerian Perhubungan belum memberi jawaban yang jelas, padahal pelaku usaha sudah mengeluhkan persoalan tersebut.
“Kalau itu kan Perhubungan harus memberitahu kita. Kemarin di sidang juga mereka enggak siap kasih jawaban yang clear,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1).
Menurutnya, keluhan datang dari dunia usaha karena merasa tidak ada level playing field. Mereka membayar pajak di luar negeri, sementara di sini dinilai tidak tertagih optimal. Purbaya menegaskan, jika informasi disampaikan cepat, Kemenkeu bisa segera menindaklanjuti. Ia juga mengaku belum mengetahui detail kondisi di lapangan.
Ia menyebut sidang-sidang debottlenecking akan terus digelar untuk membuka hambatan nyata. Masalah sering muncul antar kementerian, antara pemerintah dan bisnis, hingga antar pelaku usaha. “Bukan di atas kertas seperti OSS. Di lapangan banyak kasus yang sulit,” ujarnya.
BACA JUGA:
Di sisi internal, Menkeu Purbaya menyiapkan evaluasi besar di Direktorat Jenderal Pajak. Ia mengaku akan melakukan rotasi pejabat secara luas agar kinerja meningkat. “Saya obrak-abrik lagi supaya yang bagus naik,” katanya.
Purbaya menegaskan, bila koordinasi tak berjalan dan kewenangan pengawasan tak dijalankan, anggaran kementerian terkait bisa dipotong. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga penting agar persoalan seperti ini bisa cepat dibereskan.
