Mentan Amran Pastikan Indonesia Tak Impor Beras Sepanjang 2026

JAKARTA - Kepastian Indonesia tidak membuka keran impor beras konsumsi sepanjang tahun 2026 kembali ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Penegasan itu disampaikan seusai mengisi Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau, Senin, 19 Januari.

“Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah. Ini beras (produksi) anak negeri. Beri tahu mereka, (kita) mesti cinta merah putih. Sampaikan cinta merah putih. Ini karena kita ingin berdaulat pangan,” ucap Amran dalam keterangan resmi, Senin, 19 Januari.

Menurut Amran, keputusan tidak mengimpor beras merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap petani domestik dan fondasi menuju kedaulatan pangan.

“Impor tidak boleh. Tolong jangan mempermainkan nasib rakyat. Itu ada petani padi 115 juta orang. Masa tega mendzolimi orang kecil. Presiden kita sudah mengumumkan bahwa kita swasembada. Ini panglima tertinggi sudah nyatakan Indonesia swasembada,” tuturnya.

Keyakinan pemerintah meniadakan impor beras ditopang kuat oleh proyeksi neraca beras nasional. Data Perkiraan Neraca Pangan Beras Update 6 Januari 2026 menunjukkan total kebutuhan konsumsi setahun berada di kisaran 31,1 juta ton. Sementara itu, produksi beras tahun ini diperkirakan mencapai 34,76 juta ton, cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Surplus produksi diperkuat dengan carry over stock tahun sebelumnya yang mencapai 12,4 juta ton, menjadi stok awal memasuki 2026. Dengan perhitungan tersebut, Indonesia diproyeksikan masih menyimpan 16,1 juta ton stok beras nasional hingga akhir tahun.

Kebijakan itu juga tertuang dalam Neraca Komoditas Nasional 2026 yang disahkan pada akhir Desember 2025. Pemerintah resmi meniadakan importasi beras konsumsi umum maupun beras bahan baku industri yang biasanya digunakan untuk pengolahan pangan skala industri.

Beras bahan baku yang dimaksud meliputi beras pecah dan beras ketan dengan tingkat keutuhan gabah kurang dari 15 persen. Dengan absennya kuota impor, pemerintah mendorong pelaku industri mengandalkan beras pecah dan ketan pecah lokal.

Menanggapi fluktuasi harga beras di pasar, Amran menjelaskan dinamika tersebut lebih disebabkan faktor biaya distribusi, bukan kekurangan pasokan.

“Itu harga (beras) karena distribusi. Tetapi harga sekarang, bukan beras penyumbang inflasi. Saya ulangi, bukan beras penyumbang inflasi, yang biasanya penyumbang inflasi tertinggi. Toh ada yang naik, iya. Tetapi sekarang kita, stok kita banyak,” tegasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pergerakan inflasi beras pada 2025 jauh lebih terkendali. Puncak inflasi beras tahun lalu hanya mencapai 1,35 persen pada Juli, jauh di bawah lonjakan pada September 2023 (5,61 persen)maupun Februari 2024 (5,32 persen).

Inflasi beras bulanan pun ditutup dengan performa baik pada Desember 2025 di level 0,18 persen, dengan rerata tahunan 0,30 persen lebih rendah dibandingkan 2023 (1,34 persen) maupun 2022 (0,51 persen).

Dengan stok berlimpah, produksi memadai, dan tidak adanya tekanan inflasi yang signifikan, pemerintah menyatakan tahun 2026 sebagai tonggak konsolidasi swasembada pangan nasional.