TARAKAN – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pertanian nasional.
Hal itu diungkapkan Mentan dalam kunjungannya ke Kalimantan Utara (Kaltara), Senin, 29 September.
Mentan juga mengumumkan penyaluran Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp9,95 triliun yang diperuntukkan bagi penanaman komoditas strategis seperti kopi, kakao, dan kelapa.
"Dana hibah ini, hanya berlaku selama tiga bulan. Karena itu, saya mendorong pemerintah daerah segera bergerak cepat menyiapkan proposal agar tidak kehilangan momentum," ungkapnya.
"ABT sebesar Rp9,95 triliun ini khusus untuk pembelian bibit. Targetnya mencakup 880 ribu hektare lahan di seluruh Indonesia, sekaligus menyerap minimal 1,6 juta tenaga kerja," jelas Amran.
Selain ABT, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan. Tercatat, ada Rp89 triliun dana perbankan dan lebih dari Rp100 triliun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses petani.
"Anggaran reguler Kementerian Pertanian pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp40 triliun, tertinggi sepanjang sejarah," jelasnya
Mentan juga menekankan pentingnya memanfaatkan bonus geografi Indonesia, khususnya daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia. Menurutnya, komoditas strategis seperti jagung, kelapa, dan kakao yang sangat dibutuhkan negara tetangga harus ditanam di wilayah ini.
"Cara terbaik menghadapi potensi selundupan bukan hanya dengan penjagaan siang malam, melainkan dengan menanam komoditas itu sendiri di perbatasan. Kalau dulu bawang dan buah kerap diselundupkan, kini kita bisa menanamnya langsung. Itu pertahanan terbaik," tegasnya.
Amran mengingatkan strategi ini terbukti efektif. Selama hampir satu dekade terakhir, praktik penyelundupan pangan berhasil ditekan.
Mentan juga optimis dalam waktu dekat Indonesia bisa segera mengumumkan pencapaian swasembada pangan.
"Awalnya swasembada ditargetkan empat tahun, lalu tiga tahun, kemudian satu tahun. Insyaallah, dalam tiga bulan ke depan kita bisa umumkan Indonesia swasembada," ungkapnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia kini tidak lagi mengimpor beras premium.
"Pada 2023 kita impor 3 juta ton beras, 2024 naik 4 juta ton. Nilainya dengan jagung kurang lebih Rp100 triliun. Tapi atas gagasan Bapak Presiden, kita stop impor. Sampai hari ini, tidak ada lagi beras premium masuk," ujar Amran.
Dengan perhatian besar dari pemerintah pusat dan dukungan anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, Mentan berharap daerah-daerah, termasuk Kalimantan Utara, segera beradaptasi, menyiapkan proposal, dan bergerak cepat agar bisa memanfaatkan peluang emas ini.
