JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kepastian dan transparansi waktu menjadi kunci utama dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap kepastian hukum atas aset tanah.
Menurut Nusron, orientasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN harus berfokus pada kepuasan pemohon, yang salah satunya diwujudkan melalui kejelasan proses dan estimasi waktu penyelesaian berkas.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ketika ada kepastian kapan selesainya, bisa di-tracking, dan jelas berkas sudah sampai di mana,” ujar Nusron dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.
Dia menyampaikan, prinsip kepastian dan transparansi waktu tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang terus didorong kementeriannya sejak kuartal IV tahun lalu.
Upaya ini dinilai krusial untuk mendukung iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang membutuhkan layanan pertanahan yang cepat dan akuntabel.
Nusron juga menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP) sebagai fondasi pelayanan profesional. SOP, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan kecepatan layanan.
“Ini penting sebagai seni pengamanan diri sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Kita ingin melayani masyarakat secara prudent dan compliance, tetapi juga cepat agar pemohon puas,” katanya.
Menyoroti peran strategis wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Nusron menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi layanan. SDM di wilayah Jabodetabek dan Banten dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
“Khususnya di Jawa Barat, SDM harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent tapi tetap berani. Berani tanpa kehati-hatian justru berbahaya,” ujarnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Nusron juga menekankan pentingnya pelayanan pertanahan yang adaptif, cepat, dan bersih.
Dia meminta jajaran ATR/BPN melakukan pembenahan menyeluruh agar mampu mengikuti perubahan perilaku masyarakat, percepatan teknologi, serta meningkatnya standar pelayanan publik.
Dengan beban layanan yang terus meningkat setiap tahun, Nusron berharap Kementerian ATR/BPN dapat menjaga konsistensi transformasi kelembagaan, sehingga pelayanan pertanahan mampu mendukung kepastian usaha, kelancaran investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.