Pengusaha Konveksi Minta Permodalan Lewat Program KUR dan KIPK Dipermudah

JAKARTA - Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) mendesak pemerintah agar mempermudah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK) untuk permodalan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan, para pelaku usaha konveksi masih menghadapi tantangan besar dalam hal permodalan.

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK) yang disediakan pemerintah tidak dapat dinikmati oleh banyak pelaku usaha kecil menengah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan," ujar Nandi dalam keterangan resmi yang diterima VOI, Senin, 29 Desember.

Pasalnya, kata Nandi, banyak di antara para pengusaha tidak memiliki agunan cukup, tidak memiliki catatan keuangan rapi dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola usaha besar.

Oleh karena itu, Nandi berharap, pemerintah dapat menciptakan program permodalan tepat sasaran, mengingat banyak industri kecil menengah (IKM) sudah gulung tikar semenjak COVID-19 dan kalah saing dari impor ilegal.

Saat ini, dia melihat pasar sudah didukung pemerintah untuk domestik, maka para pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM berdaya saing.

Menurut Nandi, banyak di antara para pengusaha memiliki ide dan potensi untuk mengembangkan usaha, tetapi terhambat oleh kurangnya modal.

"Kami tidak ingin menjadi beban bagi pemerintah, namun kami membutuhkan bantuan untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri," ucapnya.

Ia melanjutkan, IPKB saat ini disebut masih mencari cara agar segi permodalan bisa didapatkan. Nandi bilang, pihaknya siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi di Indonesia.

"Kami juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil menengah, sehingga kami dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing kami di pasar global," imbuhnya.