Temui Menkeu Purbaya, Kadin Usulkan Insentif Pembiayaan untuk Perkuat Industri Furnitur dan Elektronik

JAKARTA - Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan berbagai kendala usaha, khususnya di sektor furnitur dan elektronik.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan bahwa surplus perdagangan furnitur Indonesia terus menyusut akibat meningkatnya produk impor yang masuk ke pasar domestik.

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Kadin dan pemerintah membahas kemungkinan deregulasi maupun pemberian insentif guna menjaga daya saing industri dalam negeri.

"Industri ini (furniture) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan," ujarnya kepada awak media, Jumat, 19 Desember.

Selain persoalan impor, ia menyampaikan industri furniture juga menghadapi tantangan eksternal berupa tarif masuk dari Amerika Serikat sebesar 32 persen, padahal, pasar AS menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Anindya menyampaikan Kadin juga turut membahas skema pendanaan, termasuk upaya menurunkan tingkat suku bunga pembiayaan.

Sementara itu, pada sektor elektronik, Anindya menilai potensinya cukup menjanjikan meskipun pasar ekspornya belum terlalu besar tetapi Indonesia disebut mulai masuk ke industri semikonduktor melalui hilirisasi, namun masih menghadapi kendala keterbatasan tenaga ahli dan insinyur.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta Kamdani menambahkan bahwa untuk meredam dampak tarif AS, pelaku usaha furnitur terus mendorong diversifikasi pasar ke wilayah lain, seperti Uni Eropa dan Kanada.

"Diversifikasi pasar kan memang harus dilakukan, baik itu tradisional maupun non tradisional. Dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang, ini benar-benar bisa diutilisasi," tuturnya.

Pada sektor elektronik, Shinta menyebutkan bahwa jangkauan pasar ekspor masih terbatas, namun beberapa pelaku usaha telah merambah industri semikonduktor dan tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.

"Itu tadi juga dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, membawa teknologi juga, bagaimana pelatihannya kalau investasinya mau masuk, kita mau kembangkan, kan kita perlu tenaga kerjanya. Jadi itu juga menjadi perhatian dan insentif-insentif apa yang bisa diberikan untuk pengembangan teknologi ini," jelasnya.

"Karena jelas, pemerintah juga harus hadir, tidak bisa mengandalkan hanya dari pelaku usaha untuk bisa pengembangan dari segi R&D-nya. Jadi, ini semua banyak aspek yang berkaitan juga dengan Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif dan lain-lain," tambahnya.

Shinta juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung UMKM, khususnya di sektor furniture yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Selain pembiayaan, ia menyampaikan penguatan ekosistem UMKM dinilai krusial, termasuk membuka akses ke pasar global melalui perjanjian dagang yang sudah ada agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Bagaimana kita bisa benar-benar memanfaatkan ini. Jadi, ini yang juga saya rasa peran serta dari segi Kementerian Keuangan dari sisi itu juga penting," jelasnya.