Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp52,9 Triliun per 15 Desember

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat hingga 15 Desember 2025 realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp52,9 triliun atau setara 74,6 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dengan tingkat penyerapan tersebut, program MBG telah menjangkau sekitar 50,7 juta penerima manfaat.

Dia menambahkan, sasaran program ini mencakup kelompok masyarakat rentan, seperti pelajar, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di seluruh wilayah Indonesia.

"Sampai dengan 15 Desember sudah Rp52,9 triliun atau 74,6 persen dari anggaran di APBN Rp 71 triliun. Saat ini penerima 50,7 juta penerima dari 82,9 juta target. Ini luar biasa memberikan makan kepada 50,7 juta anak siswa dan ibu hamil," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis, 18 Desember.

Ia menambahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah dijalankan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan turut membuka lapangan pekerjaan bagi 741.985 tenaga kerja.

Adapun realisasi anggaran ini menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi per 18 November 2025 yang tercatat sebesar Rp41,3 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,9 juta orang.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan hal ini untukmengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

"Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG," kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember dilansir ANTARA.

Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.

Karenanya, dia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT)sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.

"TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai," ujar Dadan.

Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.

"Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat," ucap Dadan.

Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.

Dadan menyebutkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia.

"Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi," ucapnya.

Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.