Jalan Tarutung–Sibolga Putus, Wamen PU: Baru 30 Kilometer yang Bisa Ditembus

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani Jalan Tarutung–Sibolga di Provinsi Sumatera Utara yang putus imbas bencana banjir dan tanah longsor beberapa hari terakhir ini.

Akibatnya, daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah hingga Kota Sibolga yang dihubungkan oleh jalan sepanjang sekitar 60 kilometer (km) tersebut terisolasi.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, tanggap darurat berupa pembukaan akses Jalan Tarutung–Sibolga saat ini baru tembus sekitar 30 km.

"Sudah bisa kami tembus 30 kilometer dari 60 kilometer, yang lainnya belum bisa," ujar Diana kepada wartawan di kantornya, Jumat, 28 November.

Diana bilang, pembaruan informasi mengenai titik longsor dan infrastruktur terdampak dari Balai Kementerian PU setempat masih terus berjalan. Saat ini, tercatat ada 30 titik longsor di sepanjang Jalan Tarutung–Sibolga.

Selain Jalan Tarutung–Sibolga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga meminta Kementerian PU menangani Jalan Tarutung–Sipirok yang membentang dari Tapanuli Utara ke Tapanuli–Selatan sepanjang hampir 70 kilometer juga terputus.

"Saya telepon Kepala Balai Jalan yang ada di sana untuk segera mengarahkan alat beratnya. Kalau kemarin belum bisa karena alat trailernya ke sana saja itu juga susah karena enggak bisa lewat. Jadi, sekarang memang harus menunggu surut dulu, ya, baru nanti alat-alatnya diturunkan," jelas Diana.

Adapun Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025.

Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menekankan, tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan Kementerian PU, yaitu kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu dan teknologi respons cepat serta pelayanan publik y manusiawi dan berkelanjutan.

“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” kata Dody, Rabu 5 November.

Alokasi anggaran tanggap darurat Kementerian PU pada 2025 sebesar Rp351,83 miliar, masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp51,8 miliar.

Selain itu juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.

Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4 persen, dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.