Regulasi Eropa dan Mahalnya Pupuk Tekan Industri Kakao Nasional

BALI - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan mengungkapkan, komoditas kakao saat ini tengah menghadapi tekanan dan puluhan pabrik cokelat di Indonesia diketahui telah resmi berhenti beroperasi.

Kepala Divisi Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Adi Sucipto menyampaikan bahwa sebanyak 31 pabrik cokelat telah tutup, sehingga kini hanya tersisa sekitar 19 hingga 21 pabrik yang masih beroperasi.

Adi menjelaskan bahwa penutupan pabrik terjadi karena bahan baku lokal yang dulunya melimpah kini tidak lagi tersedia, sehingga industri terpaksa mengandalkan impor. Kondisi ini membuat biaya produksi melonjak dan tidak lagi kompetitif

Menurutnya, kakao sebenarnya termasuk komoditas unggulan Indonesia, tetapi produk cokelat lokal kurang diminati masyarakat.

"Kita itu produknya dark kakao, sementara yang dikonsumsi light kakao. Jadi orang itu seringnya manis," ujarnya dalam pemaparan Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian, Senin, 24 November.

Adi juga mengakui bahwa industri kakao nasional tengah menghadapi berbagai tantangan yaitu dari sisi eksternal, komoditas unggulan ini terdampak oleh regulasi deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR)

Ia menilai kebijakan tersebut membuat ekspor kakao Indonesia ke pasar Eropa semakin sulit.

"Kita tuh mau mengekspor sekarang banyak peraturan. Karena secara implikasi, kakao walaupun tidak disebut dalam EUDR, tetapi terdampak, karena satu kita sebagai negara penghasil kakao," jelasnya.

Adi mengungkapkan bahwa tantangan lain adalah keterbatasan bibit kakao yang tersedia saat ini hanya cukup untuk menggarap sekitar 5.000 hektare lahan.

Selain itu, ia menambahkan proses penanaman tidak bisa dilakukan sembarangan karena bibit harus melalui pemeriksaan asal-usul, termasuk pengujian DNA.

"Ada regulasi bahwa kami tuh harus tes DNA terkait bibit, enggak bisa kemudian ada bibit, bisa kami langsung tanam, enggak boleh sekarang.Kami tuh harus ini bibitnya asalnya dari mana," ucapnya.

Hambatan berikutnya adalah harga pupuk kakao yang relatif mahal. Meski begitu, Adi tetap optimistis bahwa program peremajaan lahan kakao dapat mencapai target 5.000 hektare, meski kondisi di lapangan cukup menantang.

"Kami harapkan, kalaupun nanti kick off di 2026, moga-moga bisa 5.000 hektar. Tapi kalau optimisnya, katanya 1.200 sudah mentok," ujarnya.

Dia menyampaikan dalam tiga tahun ke depan, BPDP berencana memperkuat dukungan sarana-prasarana, termasuk penyediaan pupuk.

"Karena selama ini kan yang dihadapi oleh teman-teman itu harga pupuk yang komoditas ini termasuk non-subsidi, jadi lumayan tinggi," ujarnya.