Kakao RI Sumbang 3 Persen Pasokan Dunia

BALI - Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah menyampaikan bahwa posisi komoditas kakao Indonesia masih cukup kuat di tingkat Asia.

Namun, ia mengakui bahwa secara global Indonesia kini turun ke peringkat ketujuh sebagai negara penghasil kakao terbesar.

Ia menjelaskan bahwa kontribusi Indonesia hanya sekitar 3 persen dari pasokan kakao dunia. Angka tersebut terpaut jauh dari Pantai Gading dan Ghana yang masing-masing menyumbang 43 persen dan 20 persen.

“Pantai Gading dan Ghana, dua negara penghasil kakao terbesar dunia,” ujarnya dalam forum Kontribusi Kakao untuk APBN & Perekonomian Nasional, Senin, 24 November.

Selain Pantai Gading dan Ghana, posisi Indonesia juga berada di bawah Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brasil yang masing-masing menguasai pangsa 7 persen, 6 persen, 6 persen, dan 4 persen.

Soetanto menambahkan bahwa secara regional, negara-negara produsen kakao di Asia mengalami tren produksi yang menurun. Sebaliknya, negara produsen di Afrika dan Amerika Latin menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam lima belas tahun terakhir.

Ia menambahkan Indonesia sebelumnya menjadi salah satu produsen utama kakao di Asia, ikut mengalami penurunan produksi, penurunan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi sektor kakao nasional.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan tengah memfokuskan program peremajaan perkebunan kakao dengan target seluas 5.000 hektare secara nasional pada tahun 2026.

Kepala Divisi Umum BPDP Adi Sucipto menjelaskan bahwa target peremajaan tersebut merupakan bagian dari target nasional untuk memperbaiki kondisi perkebunan kakao di Indonesia.

"Pusat-pusat kakao itu salah satunya ada di Jawa Timur, ada juga yang di Yogyakarta, ada juga yang di Bali, kemudian sebagian dari Sulawesi, bagian tengah," katanya setelah diskusi dengan media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin, 24 November.

Ia menyampaikan bahwa penetapan target peremajaan juga disesuaikan dengan ketersediaan bibit kakao. Selain itu, BPDP menunggu penyelesaian regulasi dari Kementerian Pertanian, termasuk aturan turunannya.

Adi menambahkan bahwa pelaksanaan program sangat bergantung pada legalitas lahan serta kesediaan petani, mengingat program ini bersifat sukarela.

Terkait anggaran, ia mengatakan belum ada kepastian jumlah alokasi per hektare untuk kakao. Namun pihaknya memastikan akan mendukung penuh keputusan Komite Pengarah (Komrah).

"Berapapun alokasi yang ditetapkan oleh kementan, full support oleh BPDP. Contoh kemarin sawit sebelumnya kan 30 ribu hektare, kemudian diubah jadi 60 ribu hektare, kami pun akan support 60 ribu sepanjang itu sudah diputuskan oleh komrah," ucapnya.

Mengenai sumber pendanaan, Adi menegaskan bahwa BPDP mengelola dana APBN yang bersifat nasional.

"Jadi walaupun pendapatan dari kakao tidak seperti yang kita inginkan, sepanjang sudah punya kontribusi, tidak menentu kemungkinan programnya kita akan full support," jelasnya.

Ia menambahkan saat ini BPDP menyiapkan dua program utama untuk kakao, yakni peremajaan dan penyediaan sarana-prasarana (sarpras).

Adi menyampaikan untuk pelatihan dan pengembangan SDM, skemanya akan mengikuti pola yang diterapkan pada komoditas sawit, termasuk proses rekrutmen dan pemberian beasiswa bagi anak-anak pekebun kakao.

Selain itu, ia menambahkan bahwa BPDP juga menunggu pengajuan resmi peremajaan dari pemerintah daerah, termasuk dari wilayah Sulawesi bagian tengah.

"Tetapi kita ingin ada kepastian bahwa lahan mereka itu clean and clear," ucapnya.

Adi menyampaikan dalam tiga tahun ke depan, BPDP berencana memperkuat dukungan sarana-prasarana, termasuk penyediaan pupuk.

"Karena selama ini kan yang dihadapi oleh teman-teman itu harga pupuk yang komoditas ini termasuk non-subsidi, jadi lumayan tinggi," ujarnya.