JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuka peluang penyaluran skema public service obligation (PSO) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan difokuskan membiayai infrastruktur proyek tersebut.
Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas mengatakan, pemerintah sudah menyatakan komitmen untuk hadir dalam penyelesaian pembiayaan proyek Whoosh. Tetapi, detail terkait porsi dan mekanisme dukungannya belum diputuskan.
“Bapak Presiden kan sudah bilang itu negara. Intinya itu, tapi detailnya yang mana belum dibicarakan. Negara kan ada keuangan, ada Danantara. Jadi tunggu waktunya,” tuturnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 14 November.
Meski begitu, Rohan bilang opsi PSO yang mengemuka kemungkinan besar memang tidak menyasar aspek operasional kereta cepat. Menurut dia, beban terbesar ada pada infrastruktur yang menelan biaya masif sejak tahap pembangunan.
Lebih lanjut, Rohan menggarisbawahi bahwa secara global, proyek infrastruktur besar umumnya membutuhkan waktu sangat panjang untuk mencapai balik modal, yakni antara 30 hingga 50 tahun.
“(PSO) kurang lebih infrastrukturnya, bukan pengoperasian kereta-keretanya. Kasarnya tanpa bicara rel, jembatan, membelah gunungnya, Whoosh-nya positif,” kata Rohan.
Dari sisi operasional, Rohan bilang kinerja Whoosh sebenarnya menunjukkan tren positif. Tingkat okupansi terus meningkat, dan penjualan tiket kini sudah mampu menutup seluruh biaya operasional harian.
“Operasional sudah tertutup sama penjualan tiket. Jadi yang jadi masalah ini kan utang terhadap infrastrukturnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 5 November.
Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore, dikutip Antara.
BACA JUGA:
Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.
"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah," ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.
Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.
"Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing," kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 3 November.
