JAKARTA - Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai rencana pembangunan kereta cepat hingga Surabaya bukan kebutuhan mendesak.
Menurut Djoko, rencana memperpanjang jalur Kereta Cepat hingga Surabaya perlu dikaji ulang secara menyeluruh.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memperluas proyek tanpa evaluasi mendalam terhadap manfaat dan beban yang ditimbulkan.
“Pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak,” katanya melalui keterangan resmi, Minggu, 9 November.
Menurut Djoko, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sejak awal bukan didorong oleh kebutuhan masyarakat, melainkan keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) adalah keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra sekarang,” katanya.
Apalagi, kata Djoko, proyek KCJB masih menimbulkan beban keuangan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
“Apalagi setelah PT KAI mengangsur utang Rp2,2 triliun untuk tahun 2025,” ujarnya.
Karena itu, menurut Djoko, Pulau Jawa lebih membutuhkan konektivitas antarmoda baik perkotaan hingga pedesaan.
“Kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa,” tuturnya.
Saat ini, sambung Djoko, infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di luar Jawa.
Kemajuan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam konektivitas.
Contohnya, kata Djoko, pembangunan jalan tol menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Terhubungnya jalan tol dari Merak hingga Surabaya, bahkan sekarang sudah mencapai Probolinggo telah memberikan tingkat mobilitas yang cukup tinggi di Pulau Jawa baik pergerakan orang maupun barang.
Bahkan, sambung Djoko, waktu tempuh juga berhasil dipangkas hingga 50 persen dibanding menggunakan jalan nasional.
BACA JUGA:
Djoko bilang, meski infrastruktur transportasi sudah memadai, namun tidak saling terkoneksi.
“Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak,” jelasnya.