Bahlil Buka-bukan soal Saham Freeport Ditambah 12 Persen hingga Impor Solar Bakal Turun

Jakarta - Pemerintah memastikan akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen. Tambahan itu akan direalisasikan setelah kontrak Freeport berakhir pada 2041. Namun, proses eksplorasi dan produksi tetap harus dimulai dari sekarang.

“Kalau tidak segera diperpanjang dan eksplorasi dilakukan, kita bisa kehilangan waktu. Produksi sekarang itu hasil eksplorasi 2003–2004. Peak-nya 2035, lalu turun,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Komplek Istana Kepresiden, Jumat, 24 Oktober.

Ia menyebut, Presiden Prabowo telah memberi arahan soal penambahan saham tersebut. Selain itu, Freeport tetap dikenakan tarif PPh badan 25 persen, lebih tinggi dari ketentuan nasional yang turun ke bawah 22 persen.

“Ini untuk optimalisasi penerimaan negara. Mereka juga akan bangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua, serta libatkan pengusaha lokal,” tambahnya.

Terkait insiden longsor di tambang bawah tanah Freeport yang menewaskan tujuh pekerja, Bahlil menyatakan proses evakuasi sudah selesai. Produksi juga mulai berjalan, namun harus diaudit total lebih dulu.

Sementara itu, di sektor hilir, impor solar dipastikan bakal turun. Ini menyusul peresmian proyek RDMP di Kalimantan yang mampu menambah kapasitas produksi hingga 130 ribu barel per hari.

“Saya optimis, impor solar akan makin kecil,” ujarnya.

Soal proyek Kilang Tuban, pemerintah tetap melanjutkan meski belum ada keputusan final dari Rosneft. “Plan A dan B masih dibahas. Pemerintah dan Pertamina tetap eksekusi. Ini kebutuhan strategis,” tegas Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah memberikan relaksasi ekspor konsentrat bagi AMMAN Mineral karena kondisi kahar. Relaksasi serupa pernah diberikan kepada Freeport. Durasi ekspor sementara dipatok enam bulan, namun bisa bergeser hingga 2026, menyesuaikan progres pembangunan smelter.

Untuk pengembangan energi bioetanol, pemerintah menargetkan produksi 1,4 juta kiloliter per tahun, jauh di bawah konsumsi bensin nasional sebesar 40 juta KL. “Kita tidak mau mandatori 10 persen tapi bahan bakunya masih impor. Etanol harus produksi dalam negeri,” jelasnya.

Insentif seperti tax holiday dan kemudahan perizinan disiapkan agar industri bioetanol tumbuh cepat. “Kami akan ajak kolaborasi pelaku industri singkong, jagung, dan tebu. Kita bertahap, yang penting realistis,” pungkasnya.