JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar kewajiban proyek Kereta Cepat Whoosh yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menjelaskan, penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan baru yang mengalihkan penerimaan dividen dari BUMN, yang sebelumnya masuk ke kas negara, kini disalurkan ke BPI Danantara yang ditargetkan mencapai Rp90 triliun pada tahun 2025.
“Kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat, dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak, Rp90 triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, ke pemerintahan lagi,” ujarnya kepada awak media, Rabu, 15 Oktober.
Ia menyampaikan terkait penggunaan dana tersebut untuk pembelian obligasi pemerintah, sempat dipertanyakan efektivitas strategi Danantara.
Meski demikian, Purbaya menyampaikan pihak Danantara beralasan bahwa penempatan dana di obligasi hanya bersifat sementara, karena belum sempat menyusun proyek jangka panjang dan berjanji akan memperbaiki hal tersebut ke depan dan lebih fokus pada pembiayaan proyek-proyek produktif.
Selain itu, ia menyebut pihak Danantara telah menyatakan kesiapan mereka untuk mempelajari kembali skema pembayaran dan mengajukan proposal kepada pemerintah.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Purbaya Ogah Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh, Bos Danantara: Kita Lagi Evaluasi
14 Oktober 2025, 16:55 -
| BERITA
Utang Kereta Cepat Capai Rp112,7 Triliun, Menkeu Purbaya Pasrahkan ke Danantara
14 Oktober 2025, 06:25 -
| EKONOMI
Menkeu Purbaya: Utang Whoosh Harusnya Ditarik dari Dividen BUMN yang Dikelola Danantara
13 Oktober 2025, 13:44
"Kalau saya bilang, saya udah putuskan ya, kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah, kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear," tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa selama struktur pembayaran kepada CDB tetap transparan dan terjamin, maka sumber pembiayaan dari Danantara pun masih memungkinkan.
"Jadi harusnya tidak ada masalah, kalau danantara yang bayar juga. Kita lihat saja seperti apa, dan kita tunggu perintah dari Presiden," tandasnya.
