JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan hingga 3 Oktober 2025, telah merealisasikan belanja untuk program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp480,4 triliun, atau sekitar 51,6 persen dari total pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp930,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, sebagian besar program prioritas yang bersifat rutin dan langsung menyasar masyarakat masih berjalan sesuai rencana.
“Untuk beberapa jenis kegiatan, ada yang memang reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Rp19,9 triliun, penerima manfaatnya 10 juta keluarga, realisasinya sudah 69 persen. Karena memang dia on track, sembilan bulan sudah 69 persen (dari pagu anggaran sebesar Rp28,7 triliun),” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa, 14 Oktober.
Program lain yang menunjukkan serapan anggaran tinggi antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, serta beasiswa lainnya, yang telah menghabiskan anggaran Rp20,6 triliun atau setara 74 persen dari pagu Rp27,7 triliun.
Sementara itu, Program Kartu Sembako atau BPNT telah terealisasi sebesar Rp35,9 triliun atau 70 persen dari Rp51,2 triliun, dan bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN mencapai Rp34,4 triliun atau sekitar 75 persen dari Rp46,5 triliun.
Untuk tunjangan profesi guru dan dosen, sebanyak Rp13,8 triliun dengan serapan anggaran sekitar 65 persen dari Rp21,2 triliun.
Pada sektor perumahan, sebanyak Rp24,8 triliun atau 48 persen dari target pagu anggaran Rp52,1 triliun.
Berikutnya, cek kesehatan gratis dan TB, revitalisasi 32 RS sebesar Rp3,6 triliun atau setara 38 persen dari target anggaran Rp9,3 triliun.
Suahasil juga mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis telah menjangkau 31,2 juta penerima, dengan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp20,6 triliun atau sekitar 29 persen dari total pagu Rp71 triliun.
Selain itu, Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Kumpul Garuda telah menghabiskan anggaran Rp1,1 triliun atau sekitar 8 persen dari total pagu Rp14,4 triliun.
Pemerintah juga tetap berfokus pada pengendalian harga dan produksi, dengan realisasi subsidi non energi, a.i. subsidi KUR dan subsidi pupuk mencapai Rp52,4 triliun atau 50 persen dari pagu Rp104,5 triliun. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi telah terealisasi Rp192,2 triliun atau 49 persen dari target anggaran Rp394,3 triliun.
Untuk program lumbung pangan sudah mencapai Rp8 triliun atau sekitar 34 persen dari target pagu anggaran sebesar Rp23,2 triliun. Sedangkan untuk Bulog serta cadangan pangan nasional yang telah sepenuhnya terealisasi sebesar Rp22,1 triliun
Di bidang infrastruktur, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk renovasi dan revitalisasi sekolah sebesar Rp12,8 triliun atau 64 persen dari pagu anggaran sebesar Rp20 triliun.
BACA JUGA:
Serta untuk pembangunan bendungan, irigasi, dan operasi pemeliharaan Sarpas sumber daya air senilai Rp10,3 triliun atau sekitar 45 persen dari pagu yang tersedia Rp23 triliun.
Berikutnya untuk preservasi jalan dan jembatan sebesar Rp6,6 triliun atau sekitar 35 persen dari pagu anggaran sebesar Rp18,9 triliun.
Program lainnya seperti kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS) juga mencatat realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 64 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,6 triliun.
