JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan hingga 25 November 2025, telah merealisasikan belanja untuk program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp666,4 triliun, atau sekitar 71,7 persen dari total pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp930,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa per 25 November 2025, realisasi program prioritas APBN telah mencapai Rp666,4 triliun, setara dengan 71,7 persen dari pagu APBN 2025.
Ia menambahkan di bidang penguatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik, program-program seperti makan bergizi gratis, revitalisasi rumah sakit, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah, pembangunan bendungan dan irigasi, serta preservasi jalan dan kampung nelayan terus mengalami peningkatan, meski upaya optimalisasi realisasinya masih terus didorong.
"Untuk program makan bergizi gratis, sampai 26 November telah terealisasi Rp45,9 triliun atau Rp64,7 persen dari pagu Rp71 triliun meningkat tajam dari Rp19,7 triliun pada akhir triwulan III," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, 27 November.
Thomas menyampaikan program ini telah menjangkau 42,9 juta siswa melalui 15.715 satuan pelayanan pemenuhan gizi, sekaligus menciptakan 556.735 lapangan kerja di sepanjang rantai pasok pangan.
Sebelumnya, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran pada berbagai program prioritas, termasuk menilai kemampuan belanja setiap kementerian dan lembaga (K/L).
Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat realisasi belanja negara pada akhir tahun 2025, terutama mulai kuartal IV.
"Untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun satuan tugas percepatan program pemerintah. Ini punya tiga pokja, pertama adalah bidang monitoring realisasi anggaran," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa, 28 Oktober.
Dia menambahkan, melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap kemampuan belanja setiap kementerian dan lembaga seperti, serapan, dan proyeksi (outlook) anggaran masing-masing K/L.
Ferry menyampaikan, jika evaluasi menunjukkan ada kementerian atau lembaga yang belum optimal membelanjakan anggarannya, sisa dana akan dialihkan ke instansi lain yang lebih siap melaksanakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau misalnya tidak, berbagai percatatan dari Pak Menteri Keuangan, ini akan digeser ke teman-teman yang lain yang mempunyai program yang lebih siap," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Purbaya: Negosiasi dengan China Masih Berjalan, PSO Kereta Cepat Belum Diputuskan
26 November 2025, 23:27 -
| EKONOMI
Rupiah Diprediksi Melemah, Pasar Tunggu Sinyal Pemangkasan Suku Bunga The Fed
26 November 2025, 08:49
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan, Pokja kedua dalam Satgas bertugas mempercepat pelaksanaan program dan mengatasi hambatan di lapangan (bottlenecking).
"Jadi, kalau ada terjadi hambatan dalam praktek pelaksanaan di lapangan, maka ini akan di-handle oleh pokja dua," ucapnya.
Sementara itu, Ferry menambahkan, Pokja ketiga fokus pada penyediaan dukungan regulasi dan aspek hukum yang dibutuhkan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lancar.
"Ini yang juga kita lakukan tadi, kalau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh pokja tiga," ujarnya.
