JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan hingga September 2025, anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap mencapai Rp474,7 triliun, dan realisasi belanja K/L baru tercatat sebesar Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari total target sebesar Rp1.275,6 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau agar K/L segera menyiapkan program-program konkret untuk memanfaatkan sisa anggaran tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober dan apabila hingga akhir bulan ini K/L tidak menunjukkan kemajuan dalam penyerapan anggaran, maka dana tersebut akan dialihkan ke pos lain.
"Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa, 14 Oktober.
Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu turut mendorong agar sisa anggaran dapat segera digunakan dan belanja tersebut harus difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Tetapi juga tadi seperti disebutkan oleh Pak Wamen Suahasil, bukan hanya masalah dia percepatan belanjanya, tapi kita ingin tata kelolanya bagus dan juga memang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi nggak juga kemudian belanjanya nanti terlalu cepat malah jadi nggak bagus gitu ya. Kita ingin tetap tata kelolanya bagus dan berdampak bagi masyarakat," tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memantau 10 K/L yang dinilai masih tertinggal dalam hal realisasi anggaran.
BACA JUGA:
"Prioritas kita pertama adalah mendorong memastikan K/L belanja semaksimal mungkin. Tadi ada top 10 paling nggak ya sudah kita lihat, belanja dari masing-masing K/L, mana yang masih agak lagging, mana yang sudah cukup menjanjikan dengan pasti bahwa dia akan menyelesaikan sampai akhir tahun," jelasnya.
Menurutnya percepatan belanja K/L dianggap penting karena berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga percepatan belanja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bagi kita untuk mendorong tinggal 2,5 bulan lagi ya. Kita harapkan mayoritas seharusnya bisa. Tetapi Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15 persen dari PDB, sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonominya," tandasnya.
