Kementerian PU Bakal Cek Keandalan Bangunan 80 Ponpes Imbas Kasus Al-Khoziny Sidoarjo

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melaksanakan asesmen keandalan bangunan terhadap 80 pondok pesantren (ponpes) besar di delapan provinsi dengan jumlah terbesar, mencakup Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Sebanyak 80 ponpes tersebut dijadikan sampel untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar bangunan aman dan layak huni bagi para santri. 

Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi peristiwa seperti di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, asesmen tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya membangun pembelajaran bersama.

"Bukan mencari kesalahan, tapi untuk membangun pembelajaran bersama bagaimana membuat ruang belajar kuat, sejuk dan aman," ujar Dody di kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 14 Oktober.

Langkah tersebut merupakan bagian dari sinergi lintas kementerian yang diperkuat melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Dody, Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

"Lewat kesepakatan hari ini, kami ingin memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian sama," ucapnya.

Selain asesmen, Kementerian PU juga mendorong pemberian pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi santri.

Hal itu bertujuan untuk mengubah semangat gotong royong yang telah mengakar di pesantren menjadi keterampilan konstruksi tersertifikasi.

"Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan. Oleh karena itu, insyaallah (Kementerian) PU akan melatih dan mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi, for free (gratis)," terang Dody.