Anggaran MBG Rp335 Triliun, Aliansi Ekonom Ungkap Ada Potensi Crowding Out

JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan bahwa rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 perlu ditinjau secara cermat, mengingat sumber dananya berasal dari pajak masyarakat.

Perwakilan AEI Vid Adrison menilai, besarnya anggaran tersebut bisa berdampak negatif terhadap efektivitas belanja negara apabila tidak dirancang secara matang dan tepat sasaran.

"Terkait dengan anggaran yang sangat besar MBG adalah ingat ini adalah anggaran APBN yang berasal dari pajak rakyat, artinya harus digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat," ujar Vid kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 29 September.

Vid menyoroti pentingnya penggunaan mekanisme self-targeting dalam pelaksanaan program ini, agar bantuan makanan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.

"Jadi kami tadi menekankan jika ini diteruskan, jika dilakukan, maka salah satu yang bisa dilakukan itu adalah self-targeting. Jadi orang akan menentukan untuk ikut atau tidak diserahkan kepada siswa atau keluarganya itu. Dengan demikian maka masing-masing pihak itu akan mendapatkan benefit," jelasnya.

Menurutnya dengan pendekatan tersebut, siswa atau keluarganya diberi pilihan untuk mengikuti atau tidak, berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing.

"Bagi orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mereka bisa mendapatkan makan dari MBG. Bagi orang-orang yang sudah bisa mencukupi, mereka bisa memilih yang lain. Anggaran bisa dihemat," katanya.

Vid juga mengingatkan adanya potensi risiko crowding out, yakni ketika belanja besar seperti ini menyebabkan ruang fiskal untuk program-program penting lainnya menjadi terbatas.

"Konsen kami terkait dengan crowding out tadi ya. Rp335 triliun ini, ini sangat-sangat besar. Walaupun kata Pak Anggito (Wamenkeu Keuangan) tadi, dia mengatakan ini Rp335 triliun ini adalah ada yang dicadangkan. Tapi ini kan pagu. Dalam arti bahwa ini akan mengurangi ketersediaan dana untuk yang lain. Nah, artinya kalau anggaran begitu besar, maka ketersediaan untuk anggaran yang lain itu akan berkurang," imbuhnya.

Dia menyampaikan, dampaknya bukan hanya pada ketersediaan anggaran sektor lain, tapi juga bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara secara keseluruhan.

Di sisi lain, ia menyoroti potensi terjadinya pemborosan makanan (food waste) jika program MBG dilaksanakan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kapasitas konsumsi anak yang berbeda-beda.

Tak hanya itu, Vid juga mengingatkan bahwa telah muncul kasus keracunan makanan (food poisoning) dan hal tersebut bisa muncul di seluruh daerah jika aspek distribusi dan penyimpanan tidak dikelola secara optimal dan higienis.

"Silakan dilihat mungkin berapa lama dari MBG itu diproduksi. Makan itu diproduksi sampai akhirnya dikonsumsi. Agar itu layak konsumsi itu kan membutuhkan storage delivery unit yang baik, kemudian di sekolah juga harus disimpan dengan baik, sehingga akhirnya bisa dimakan dengan layak. Nah, itu kan membutuhkan initial cost yang sangat besar.," jelasnya.