IKN Dapat Jatah Rp6,2 Triliun di 2026, Otorita: Masih Terdapat Gap Kebutuhan Anggaran

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut, alokasi anggaran pada 2026 ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September.

Bimo bilang, pagu anggaran sebesar Rp6,2 triliun tersebut masih kurang dari total kebutuhan pada tahun depan yang mencapai Rp21,18 triliun.

"Kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan di IKN 2026 adalah Rp21,18 triliun. Sehingga, dari anggaran yang dialokasikan sementara dalam surat bersama pagu anggaran (SBPA) tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun masih terdapat gap sebesar Rp14,92 triliun," ujar dia.

Bimo menjelaskan, alokasi Rp6,2 triliun tersebut paling banyak digunakan untuk program pembangunan kawasan strategis sebesar Rp5,6 triliun. Sementara sisanya adalah alokasi dukungan manajemen.

"Di dalam grafik proporsi anggaran alokasi program pengembangan kawasan strategis sebesar Rp5,6 triliun atau 90 persen dari total alokasi, sedangkan sisanya adalah untuk mendukung program dukungan manajemen sebesar Rp600 miliar," katanya.

Dia bilang, alokasi anggaran di Otorita IKN didistribusikan ke dalam 12 kegiatan dan tujuh kegiatan pada program pengembangan kawasan strategis dan lima kegiatan pada program dukungan manajemen. Kemudian, alokasi kegiatan terbesar pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp5,2 triliun.

"Alokasi Rp5,2 triliun untuk pembangunan kompleks perkantoran, infrastruktur jalan dan MUT, rumah susun negara, jaringan perpipaan dan lain sebagainya," jelas dia.