JAKARTA – Tingginya biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama bagi produktivitas ekspor nasional, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) menekankan pentingnya memanfaatkan Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai bagian dari upaya menekan biaya distribusi dan mendukung pengendalian inflasi.
Adapun hal tersebut diungkapkan dalam forum diskusi bertajuk Future-Ready Supply Chains: Leveraging Indonesia’s Bonded Facilities for Global Growth sebagai upaya mendorong target pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional, Kamis, 28 Agustus.
Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dukungan dunia usaha kepada pemerintah Indonesia yang menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya logistik nasional.
Untuk informasi, saat ini biaya logistik Indonesia dilaporkan sekitar 14,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, bila memasukkan komponen biaya logistik ekspor, total biaya tersebut masih berada di level 23,08 persen terhadap PDB, angka yang masih jauh di atas standar ideal negara-negara maju yang berada di kisaran 8 persen-10 persen, bahkan jika dibandingkan antara negara-negara Asia Tenggara, posisi Indonesia masih belum kompetitif.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan, biaya logistik yang tinggi selama ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural, mulai dari ketergantungan berlebihan pada pelabuhan besar, lemahnya konektivitas antar wilayah, manajemen rantai pasok yang belum efisien, minimnya fasilitas penyimpanan modern, hingga kerumitan birokrasi dalam ekspor-impor.
"Kondisi ini tidak hanya menekan pelaku usaha, tetapi juga membebani harga barang dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global," ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 28 Agustus.
Selain itu, ia turut menyoroti pentingnya pemanfaatan fasilitas seperti Pusat Logistik Berikat dan Kawasan Berikat sebagai salah satu solusi strategis dalam mendorong efisiensi dan terbukti memberikan dampak nyata bagi industri nasional.
Menurutnya, PLB kini tak lagi sekadar menjadi fasilitas penyimpanan, melainkan bagian integral dari strategi optimalisasi logistik nasional.
“PLB dan Kawasan Berikat hadir sebagai game changer, bukan sekadar gudang penyimpanan, melainkan instrumen strategis yang mampu menekan biaya logistik, mengoptimalkan cashflow, memperkuat compliance penuh, menghadirkan fleksibilitas dalam rantai pasok global, memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan khusus serta mendorong aktivitas manufaktur berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing industri nasional,” terangnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum PPLBI Utami Prasetiawati mengungkapkan bahwa PLB telah terbukti mampu menekan risiko, meningkatkan kepastian usaha dan efisiensi operasional di berbagai sektor industri, termasuk migas dan otomotif.
“Bagi operasi migas, waktu adalah segalanya. PLB memberi kepastian dan mengurangi risiko keterlambatan yang dapat berdampak hingga jutaan dolar,” ungkapnya.
Dari sektor perakitan otomotif, lanjutnya, manfaat PLB juga terbukti dengan menempatkan komponen impor di PLB, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengeluarkan komponen sesuai kebutuhan produksi just-in-time.
Menurutnya, hal ini menekan biaya sekaligus memberikan kepastian lebih besar dalam mengelola rantai pasok.
BACA JUGA:
Dia menambahkan, PLB merupakan jembatan strategis yang mendukung efisiensi logistik, kepatuhan, serta integrasi perdagangan global.
Menurutnya, dengan terus diperkuatnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan investor yang didukung Apindo dan PPLBI, PLB hadir bukan hanya untuk menjawab kebutuhan industri saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan Indonesia agar mampu berperan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi global.
