Soal Blok Ambalat, Bahlil Serahkan Permasalahan Teritori ke Kemhan dan Kemenlu

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait rencana pengembangan Blok Ambalat. Hal ini muncul lantaran sikap Malaysia yang memperkarakan perbedaan pandangan penyebutan antara Laut Ambalat dengan Laut Sulawesi sehingga sengketa batas wilayah maritim kembali muncul ke permukaan.

Dikatakan Bahlil, dirinya menyerahkan permasalahan teritorial kepada pihak berwenang seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kendati demikian Bahlil tidak menepis jika pernah muncul ide terkait kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia untuk mengelola ladang migas ini.

"Kalau secara teritori, itu nanti biarlah Kemhan sama Menlu yang jawab. Tetapi memang ada sempat ide, bahwa Ambalat itu, kalau ada sumber daya alamnya, dikelola bersama. Tapi itu masih dalam batas ide," ujar Bahlil kepada awak media yang dikutip Selasa, 11 Agustus.

Bahlil menegaskan jika pengelolaan blok yang terletak di dekat perpanjangan perbatasan darat Sabah dan Kalimantan Timur ini masih dibahas antara kedua negara dan belum ada keputusan final.

"Nah luas wilayahnya jangan tanya di ESDM. Kita baru bicara, belum penelitian," tandas Bahlil.

Sebelumnya Bahlil mengatakan, jika pada pembahasan tingkat tinggi antara kedua pemimpin negara, Indonesia dan Malaysia tengah membangun konsep untuk mengelola blok Ambalat.

"Ambalat adalah wilayah yang hari ini kan secara politik itu masing-masing merasa mengklaim kan kira-kira begitu. Ada atau tak ada batasan-batasan. Nah jujur saya katakan bahwa situ ada potensi sumber daya minyak dan gas. Salah satu yang kita diskusikan adalah bagaimana kawasan ini kita kelola bersama untuk kebaikan bersama," ujar Bahlil kepada awak media usai menjadi pembicara di acara Energi dan Mineral Festival, dikutip Kamis, 31 Juli.

Karena dikelola negara, Bahlil menegaskan Blok Ambalat akan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) dari masing-masing negara yakni Pertamina dan Petronas.

"Di mana representasi untuk bidang migas adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia," tambah Bahlil.

Sementara itu Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto mengungkapkan pihaknya siap jika nanti ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola Blok Ambalat bersama Petronas.

"Kita juga sedang merencanakan untuk pembangan daerah di Blok Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia. Saat ini kita juga sedang diskusi lanjut dengan pihak di Malaysia," ujarnya.

Edi menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari SKK Migas dan Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Namun ia memastikan jika PHE telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasional laut dalam. Tak hanya pengalaman, dari sisi finansial Pertamina juga memiliki modal yang mencukupi jika nantinya diberi perintah menggarap blok migas yang pernah menjadi wilayah sengketa ini.