JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyampaikan sejumlah tantangan di sektor perumahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, sedikitnya ada empat tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah untuk segera diselesaikan.
Berikut keempat tantangannya:
1. Terkait backlog perumahan
Hingga saat ini, backlog perumahan tercatat sebanyak 6,98 juta rumah tangga. Tak hanya itu, masih terdapat 29,56 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
"Tantangannya tadi barangkali kami masih menghadapi backlog kepenghunian 6,98 juta rumah tangga, 29,56 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Nah, nanti pendekatannya berbeda itu," ujar Heru dalam acara Sarasehan BP Tapera bertajuk "Membangun Kolaborasi dan Sinergi Antar Lembaga dalam Mensukseskan Program 3 Juta Rumah" di Jakarta, Kamis, 17 Juli.
Menurut Heru, Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalah backlog tersebut.
"Jadi, Program 3 Juta Rumah ini yang dibangun itu kurang lebih 1 juta-an, 2 juta-nya itu adalah perbaikan untuk rumah tidak layak huni dalam rangka mengatasi backlog ini yang 29,56 juta rumah tangga tinggal di RTLH," kata dia.
2. Terkait sumber pembiayaan KPR belum kompetitif
Diketahui, hingga saat ini masih ada maturity mismatch pembiayaan perumahan. Artinya, saat ini sektor perumahan masih banyak mengandalkan pembiayaan dari perbankan.
Sementara, kata Heru, sebagian besar dana perbankan itu adalah dana pihak ketiga dengan jangka pendek.
"Sementara KPR itu adalah pembiayaan jangka panjang, 10 tahun, 15 tahun bahkan sampai 30 tahun. Nah, ini ada maturity mismatch di situ yang masih menjadi tantangan," ucapnya.
Di samping itu, Heru menjelaskan, tingginya suku bunga juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.
"Kemudian masih tingginya suku bunga KPR yang tentunya ini menjadi tantangan bagaimana MBR punya keterbatasan daya beli untuk bisa memperoleh rumah. Dari situlah program pemerintah hadir, yaitu FLPP," terang Heru.
3. Ketimpangan akses daya beli masyarakat
Menurut Heru, kenaikan harga rumah tidak dibarengi dengan kenaikan penghasilan masyarakat. Sehingga, kemampuan masyarakat untuk membeli rumah sangat sedikit.
"Kenaikan harga rumah lebih tinggi dibandingkan kenaikan penghasilan, ya, ini menjadi tantangan juga. Ini akan terus kami reviu terus," ucap Heru.
Dia menilai, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap harga rumah per wilayah yang sebenarnya itu sudah diterapkan di 2023. Mengingat, adanya kenaikan inflasi setiap tahun.
"Otomatis nanti perlu kami kaji penyesuaian harga rumah, tentu relate dengan data-data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS)," tuturnya.
4. Transisi demografi ke perkotaan
Heru bilang, tingkat urbanisasi tinggi ke perkotaan tidak sejalan dengan ketersediaan lahan.
Sehingga, kata dia, ke depan konsep hunian di perkotaan akan diarahkan ke urban housing. Artinya, pendekatannya bukan lagi rumah tapak, melainkan arahnya ke rumah vertikal.
BACA JUGA:
"Tapi, kultur masyarakat kami kebanyakan masih mindsetnya rumah itu, ya, harus napak di bumi gitu, bukan ke atas. Ini yang menjadi tantangan juga bagaimana ke depan kalau di perkotaan, ya, mau nggak mau mindsetnya harus tinggal di rumah vertikal," jelas Heru.
Oleh karena itu, lanjut dia, Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto diyakini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
"Pak Prabowo ingin menuntaskan problem-problem perumahan rakyat ini, karena itu merupakan amanat Undang-Undang dengan program lebih nendang, program lebih masif yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, yaitu melalui Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.
