JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan total anggaran sebesar Rp2,5 triliun.
Program tersebut ditargetkan menyerap sekitar 138.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
"Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat," ujar Dody seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Mei.
Secara strategis, komponen padat karya dalam penanganan kemiskinan turut mendukung target PU 608, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), pengentasan kemiskinan (menuju 0 persen) dan pendorong pertumbuhan ekonomi (8 persen per tahun).
Melalui pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur PKT, program tersebut diharapkan dapat membuka akses pekerjaan, pendapatan harian serta memperbaiki infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.
BACA JUGA:
Adapun pada 2025 ini, program padat karya akan disalurkan melalui unit teknis di lingkungan Kementerian PU meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 8.000 lokasi. Kegiatannya berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk mendukung sektor pertanian dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
Berikutnya, infrastruktur permukiman melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 299 lokasi, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 463 lokasi dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 301 lokasi.
Kemudian juga pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 53 lokasi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dengan menjangkau 10 lokasi. Kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan multisektor.
