Ditambah Dana Rp8,1 Triliun, Pembangunan IKN Sempat Molor Lanjut Lagi

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap berlanjut.

Hal itu dia kemukakan saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Kaltim, yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan daaerah setempat, TNI dan Kepolisian, berlangsung di Kantor Otorita IKN, pada Rabu, 16 April.

“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, istana wakil presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan, dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 April.

Sebagai bentuk kesiapan operasional, sebanyak 1.500 tenaga kerja akan dipekerjakan untuk menyelesaikan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia tersebut.

“Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” ujar Basuki.

Kepastian pembangunan IKN ini berlanjut ditandai finalisasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Otorita IKN.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan," kata Basuki.

Basuki pun menepis pembangunan IKN tidak akan berlanjut alias mangkrak karena adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan. Pekerjaan pembangunan ke depan kata dia, akan diselesaikan melalui tata kelola kementerian.

Mantan Menteri PUPR ini berkomitmen bahwa Otorita IKN bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saat ini, pembangunan tahap II IKN telah dimulai. Proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan.

“Saya kira tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan. Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan dan penganggaran IKN masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," katanya.