JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor terutama yang berikaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, penghapusan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara seimbang, baik hulu malun hilir.
Selain itu, kata dia, pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan di dalam negeri jika keran impor dibuka.
“Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa sih kebutuhan (dalam negeri),” katanya di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu, 9 April.
Pria yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Kemendag itu bilang, pada prinsipnya komoditas pangan di neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan juga konsumsi nasional.
“Karena prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional, nah kekurangannya kan itu impor,” jelasnya.
Meski begitu, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang kuota impornya akan dihilangkan.
Adapun saat ini ada enam komoditas dalam neraca komoditas yang memiliki kuota impor.
Enam komoditas tersebut yakni beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi maupun kerbau.
“Jadi pencabutan kuota impor ini perlu dibahas lebih lanjut lagi. Salah satu pembahasannya adalah apa definisi kuota yang akan dicabut,” katanya.
Isy juga bilang peniadaan kuota impor dimungkinkan untuk komoditas di luar neraca komoditas. Terutama, jika barang yang diimpor adalah bahan baku untuk industri.
“Selama barang impor merupakan bahan baku, untuk kepentingan industri, dilakukan oleh importir produsen, dan tidak diatur dalam neraca komoditas, pencabutan kuota impor aman untuk dilakukan,” ujar Isy.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta penghapusan kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan
Pernyataan penghapusan tersebut disampaikan Presiden pada sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar Prabowo dikutip dari Setkab, Rabu, 9 April.