Wamenkeu Suahasil Ungkap Efisiensi Anggaran Dukung Efektivitas Operasional Pemerintah Pusat-Daerah

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan saat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas anggaran operasional pemerintah, baik dalam APBN maupun APBD.

Menurutnya dengan efisiensi anggaran tersebut akan memungkinkan dana digunakan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemberdayaan UMKM.

"Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul tingkatkan produktivitas dan meningkatkan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal meningkatkan UMKM" ujarnya kepada awak media, Selasa,18 Februari.

Disisi lain mengenai efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp750 triliun, Suahasil menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, efisiensi yang dilakukan meliputi anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun.

"Enggak efisiensi seperti yang dituliskan dalam inpres 1/2025 dari anggaran K/L Rp256 triliun dan dari apbd dari transfer ke daerah ada Rp50 triliun nanti kita combine dan itu sudah ada dalam inpres 1/2025," jelasnya.

Terkait dengan penghematan anggaran yang disampaikan oleh Presiden pada HUT ke 17 Gerindra, Suahasil mengungkapkan bahwa penghematan tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, melalui penyisiran anggaran yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada tahun ini termasuk dividen dari BUMN.

"Penghematan anggaran tadi yang disampaikan pak presiden itu adalah beberapa tahun lalu kita sudah melakukan penyisiran sudah ada, dan tahun ini kita melakukan penyisiran, lalu ada juga yang dari BUMN," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi sempat menyinggung terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02 2025.

"Kemenkeu memotong anggaran sebesar Rp306,6 T dari 16 pos pengeluaran, terdiri dari Rp256,1 T dari belanja KL dan Rp50,5 T dari dana transfer ke daerah," jelasnya.

Menurutnya, dampak dari pemangkasan anggaran yang sangat agresif ini mungkin akan terasa di masa depan, meskipun saat ini belum dapat dirasakan.

"Saat ini kami yakin di tangan Ibu Menkeu yang sangat luar biasa efisiensi tidak berdampak ke stabilitas sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, subsidi konsumsi domestik, dan lain-lain," tuturnya.