JAKARTA - Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan dengan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam waktu dekat akan membuat kondisi penerimaan negara terganggu.
Menurutnya lantaran setoran dividen tahun ini akan beralih karena setoran dividen dari BUMN yang selama ini masuk ke kas negara langsung harus terlebih dahulu disetorkan ke badan tersebut.
"Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditarget Rp90 triliun pada 2025 dari sebelumnya Rp85,5 triliun pada 2024 dari Rp10.402 triliun aset yang mereka kelola, jumlah ini akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi, dividen BUMN ini akan dikembangkan terus menerus, status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan PNBP dari BUMN tersebut," ucapnya dalam rapat komite DPD bersama Kementerian Keuangan, Selasa,18 Februari.
Oleh sebab itu, Nawardi menyampaikan Kementerian Keuangan perlu merevisi target penerimaan PNBP, serta harus ada solusi pengganti PNBP yang berasal dari dividen BUMN.
Nawardi menyampaikan jika penerimaan negara terganggu dan tidak dapat dicari penggantinya akan menyebabkan target tidak tercapai dan membuat defisit APBN 2025 melebar.
“Jika target penerimaan negara tak tercapai dan belanja tidak dikurangi sejak awal, defisit akan semakin melebar dari yang ditetapkan Pemerintah sebesar 2,53 persen dari PDB,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi kendaraan penggerak investasi pemerintah.
Tiko sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo ini mengatakan bahwa pengembangan Danantara merupakan bagian dari Undang-Undang (UU) BUMN yang baru saja disahkan.
“Di bawah Undang-Undang baru BUMN ini, kami akan mengembangkan superholding baru kami, Danantara. Ini akan menjadi superholding BUMN dan menjadi kendaraan penggerak investasi pemerintah di Indonesia,” tuturnya dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, di Jakarta Selasa, 11 Februari.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Presiden Prabowo Sebut 15 Megaproyek Hilirisasi Dijalankan Tahun Ini
16 Februari 2025, 11:06
Rencananya, sambung Tiko, superholding ini akan diluncurkan paling cepat bulan depan atau tepatnya Maret 2025 mendatang.
“Kami akan meluncurkan organisasi (Danatara) ini mudah-mudahan bulan depan (Maret) atau lebih),” katanya.
Tiko bilang saat ini pemerintah masih mematangkan sejumlah detail terkait Danantara. Karena itu, Tiko meminta agar investor sabar untuk menanti peluncuran badan tersebut.
“Mohon bersabar selama sebulan untuk memastikan bahwa ada perincian yang tepat mengenai organisasi ini,” ucapnya.
Di samping itu, Tiko juga mengaku pihaknya optimistis perusahaan-perusahaan negara akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan serta menciptakan nilai bagi semua investor di tahun 2025 ini.
“Kami sangat optimis untuk tahun 2025 dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan negara kami akan memberikan kontribusi dan menciptakan nilai bagi semua investor,” tuturnya.
