Menkes Budi: Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan perlu dilakukan penyesuaian terhadap iuran BPJS Kesehatan. Sebab, iuran BPJS Kesehatan terakhir kali mengalami kenaikan pada 2020 lalu.

Selama kurun waktu tersebut, sambung Budi, terjadi inflasi kesehatan yang mencapai 15 persen per tahunnya. Karena alasan itu, menurut dia, keuangan BPJS Kesehatan tidak akan mampu bertahan jika tidak ada kenaikan iuran.

“Kalau kita perhatikan, BPJS itu terakhir naik tarif 2020, sekarang sudah tahun 5. Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin, uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, dilansir dari akun YouTube Komisi IX DPR RI, Selasa, 11 Februari.

Menurut Budi, kenaikan tarif ini buka sebuah kebijakan yang populer, namun tetap perlu disampaikan. Jika tidak ada kenaikan, sambung Budi, justru akan berbahaya untuk BPJS Kesehatan maupun masyarakat.

“Memang ini bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong gitu kan, kalau nggak kita nanti di ujung-ujung meledak, malah bahaya. Lebih baik kita bilang secara jujur, bahwa dengan kenaikan inflasi kesehatan 10 hingga 15 persen per tahun, sedangkan tarif BPJS nggak naik 5 tahun, itu kan nggak mungkin, jadi harus naik,” katanya.

Meski begitu, Budi bilang kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini harus dilakukan secara adil agar masyarakat kecil tidak terbebani. Karena itu, dia mengusulkan khusus untuk masyarakat kecil akan ditanggung 100 persen.

“Kalau naik, sekarang kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena, itu tugasnya kita kan. Itu sebabnya yang miskin tetap akan di cover 100 persen PBI (Penerima Bantuan Iuaran),” tuturnya.

“Yang akan naik artinya bebannya pemerintah, dan pemerintah enggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita memberikan layanan kesehatan,” sambungnya.

Budi mengatakan dalam diskusi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Seperti berapa besar kenaikan iuran, berapa besar belanja kesehatan, hingga melihat negara ASEAN lainnya.

“Seluruh ASEAN saya tanya, berapa sih belanja GDP, semuanya rata-rata 4, 5, 6 persen. Thailand aja agak tinggi, 6 persen, yang lainnya 5-an persen, Singapura agak tinggi, 7 persen. Jadi memang angkanya sekitar itu,” katanya.

“Indonesia sendiri, lihat presentasi saya kan angkanya tadi Rp640 triliun, kalau dibagi GDP kita, 115.000 triliun dolar AS, yang kira-kira 4 persenan, itu masih dalam range oke,” ucapnya.