Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Kendaraan ODOL, Ini Buktinya

JAKARTA - Pemerintah dinilai tak serius dalam menangani kasus kendaraan over dimension over load (ODOL). Padahal, surat keputusan bersama (SKB) terkait Zero ODOL telah mencuat sejak 2019 silam.

Pengamat Transportasi yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi salah satu penyebab aturan Zero ODOL masih belum diterapkan hingga saat ini.

"Karena, kan, 2019 itu sudah ada pelarangan (kendaraan) ODOL. Tapi, karena keberatan dari Kementerian Perindustrian makanya mundur sampai 2023. Tahun 2023 ternyata juga tidak 0, malah tambah-tambah terus," ujar Deddy saat dihubungi VOI, Rabu, 5 Februari.

"Makanya ini sudah tidak benar. Ini kerjanya bagaimana? Ini masalah nyawa, masalah keselamatan. Kalau pemerintah serius, seharusnya kesalahan itu bisa dikurangi," sambungnya.

Terlebih, kata Denny, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar melakukan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian/lembaga.

Menurut dia, pemerintah semakin tidak serius untuk menangani permasalahan kendaraan ODOL.

"Apalagi sekarang dengan adanya efisiensi anggaran. Kalau sampai anggaran untuk keselamatan dicoret, ya, memang pemerintah tidak serius untuk mengurusi," tegasnya.

Denny menilai, pemerintah tidak bisa hanya fokus pada program makan bergizi gratis (MBG) saja, tetapi harus bisa memperhatikan aspek keselamatan masyarakat juga di ruas-ruas jalan.

"Sebenarnya kalau pemerintah serius, (anggaran) keselamatan itu jangan dicoret. (Anggaran) makan bergizi gratis dinaikkan. Sekarang ngapain juga gizi-gizi sehat, tapi akhirnya mati di jalan juga. Percuma juga mengasih makan, tapi mati di jalan sia-sia," jelas Denny.

"Naik motor, ketabrak bus atau truk ODOL. Ngapain gitu ngasih makan Harusnya ada lagi SKB-nya itu, harus langsung sepakat untuk Zero ODOL. Jangan sepakat, terus mundur-mundur terus," pungkasnya.

Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, tepatnya pada KM 41+400 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, Selasa malam, 4 Februari.

Sesaat setelah kejadian, petugas dari Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola ruas Tol Jagorawi bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan segera melakukan pengaturan lalu lintas.

Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Alvin Andituahta Singarimbun mengatakan, lalu lintas menuju GT Ciawi 2 sempat dialihkan keluar melalui GT Bogor selama dilakukan pengamanan dan evakuasi di lokasi kejadian.

"Sejak pukul 02.00 WIB, telah dibuka dua gardu untuk dilintasi dan pada pukul 05.15 sampai dengan saat ini dibuka satu Gardu Tol Otomatis (GTO) dan dua Gardu Tol Multi. Petugas juga mengaktifkan mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi di GT Ciawi 2," ujar Alvin.