Bagikan:

JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda turut menanggapi wacana Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang mengusulkan agar masyarakat ikut menyumbang anggaran makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Huda, wacana tidak tepat, terutama terkait pembiayaan program pemerintah seperti MBG yang menggunakan APBN, yang sebagian berasal dari pajak masyarakat.

"Sekarang, (Ketua) DPD mewacanakan wacana yang tidak tepat dan cenderung asal bicara. Program pemerintah, termasuk MBG, dibiayai melalui APBN, ada komponen pajak masyarakat di situ. Masyarakat sudah membantu program ini. Mekanisme-nya ada," ujarnya kepada VOI, Kamis, 15 Januari.

Ia menegaskan mekanisme pendanaan program pemerintah sudah diatur dengan jelas, dan jika masyarakat ingin berkontribusi, itu tidak bisa diklaim sebagai bagian dari program pemerintah.

"Jika masyarakat ingin menyumbang sendiri ya monggo, tapi tidak dapat diklaim sebagai program pemerintah. Program pemerintah harus melalui mekanisme peraturan berlaku," jelasnya.

Menurut Huda, Ketua DPD seharusnya memahami aturan keuangan negara dan tidak asal berbicara terkait mekanisme pendanaan program.

"Setiap program pemerintah dibiayai APBN, dan setiap pengeluaran APBN sudah ada mekanismenya masing-masing. Ini Ketua DPD minta masyarakat iuran lagi. Mekanismenya saja salah dan dia tidak paham tentang aturan keuangan negara," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar masyarakat ikut menyumbang anggaran makan bergizi gratis (MBG).

Sebab, menurutnya, banyak rakyat Indonesia yang dermawan sehingga pemerintah tak keteteran dalam membiayai program tersebut.

Hal itu disampaikan Sultan merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Selasa, 14 Januari.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong, nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?," sambungnya.

Sumbangan tersebut, menurut Sultan, bisa dilakukan melalui zakat. Sehingga kata dia, pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mewujudkan program ini.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," kata Sultan.

Bahkan, Sultan mengaku sudah menyampaikan gagasannya ke beberapa duta besar. Dia berharap, negara-negara lain juga mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," katanya.

"Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," pungkas Sultan.