Percepat Implementasi Family Office, Luhut Berharap Dapat Dimulai Februari

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk melanjutkan rencana pembentukan Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk pembahasan lebih detail terkait Family Office sehingga bisa langsung dieksekusi dan bisa mulai berjalan pada Februari.

"Lanjut, harus lanjut, Presiden setuju mengenai itu (family office), tinggal kita tangani lagi. Kita mau cepat. Kalau saya ketemu presiden, kalo saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan, kita sudah lama studi kok," ujarnya dalam acara menavigasi ekonomi global, strategi untuk 2025, Rabu, 15 Januari.

Luhut menambahkan tidak ingin Indonesia kalah dari negara tetangga dan perlu ada perubahan dalam cara berpikir dan hitung-hitungan implementasi Family Office.

"Kita ndak mau kalah dari negara tetangga kita. Alur berpikir kita harus di balik, jangan ngitung untung saya saja, untungmu juga harus dipikir, investor ya," ujarnya.

Menurut Luhut Indonesia bisa kalah dari Malaysia dalam pembentukan Family Office lantaran salah satunya dari daya tarik dalam soal insentif.

"Kita harus (juga memberi insentif yang lebih kompetitif). Kalau nggak, kita kalah," tegasnya.

Selain itu Luhut menyampaikan Indonesia harus waspada terhadap perkembangan Johor yang kini telah menjadikan wilayahnya sebagai kawasan ekonomi khusus (special economic zone).

Luhut menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjalankan Family Office dan memberikan insentif menarik.

"Kita ini kadang-kadang berpikirnya, saya bilang sama Febrio nih, Feb, lu mintanya untung, ya lu orang kasih juga dong untung. Jadi hidup ini nggak bisa dong hanya untung doang. Jadi family office, kita lambat," ucapnya.

Luhut menambahkan juga telah mendapatkan masukan juga dari Ray Dalio untuk menjadikan Bali seperti Singapura.

"Dan si Ray Dalio bilang sama saya kemarin malam, eh dia bilang, Pak Luhut, Bali, why not Bali? Bali is the size of Singapore. Make it Bali like Singapore. Jadi regulasinya, inkonsistensi regulasi. Di kita masih banyak, maaf pemimpin-pemimpin kita, yang tidak konsisten. Hari ini bilang ini, besok bilang begitu. Itu nggak boleh," jelasnya,

Oleh sebab itu, Luhut menyampaikan sudah membuat laporan kepada Presiden Prabowo, dengan menekankan bahwa ini perlu perhatian serius.