Kepala Bappenas: Swasembada Pangan Butuh Lahan yang Produktif

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, swasembada pangan membutuhkan lahan yang sehat dan produktif.

“Swasembada pangan sebagai salah satu program unggulan dalam Visi dan Misi Presiden RI dalam lima tahun ke depan, membutuhkan lahan yang sehat dan produktif,” ujar Rachmat Pambudy dilansir ANTARA, Senin, 16 Desember.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, telah ditegaskan visi dan misi berbagai program selama lima tahun ke depan memerlukan upaya transformatif, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta berbasis pada kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tanah. Mulai dari pemanfaatan teknologi dalam penyerapan karbon, pengembangan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), langkah nyata aforestasi (pembentukan hutan di area yang sebelumnya bukan hutan) dan reforestasi, serta meningkatkan karbon tanah organik pada lahan pertanian secara berkelanjutan.

Saat ini, lanjutnya, kandungan karbon tanah organik pada lahan pertanian Indonesia relatif rendah dan semakin menurun. Tercatat, sekitar 77 persen lahan sawah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memiliki kandungan karbon tanah yang rendah, yakni 1,25-1,91 persen.

Berdasarkan Survei Pertanian Terintegrasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, terdapat 89,5 persen lahan pertanian Indonesia yang berstatus tidak berkelanjutan.

“Kondisi ini utamanya disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan pertanian, tingginya risiko dari penggunaan pupuk dan pestisida, serta isu kepemilikan lahan,” ungkap Rachmat.

Melalui kebijakan penguatan kesehatan tanah (soil health policy), diharapkan menjadi langkah transformatif guna memastikan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia menuju swasembada pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappenas juga menekankan urgensi anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk sejumlah jenis pupuk agar tersalurkan secara efektif dan efisien.

“Soil health policy diharapkan menjadi langkah transformatif untuk memastikan subsidi pupuk sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Kami yakin bahwa agenda kita ini merupakan tonggak dasar dalam membangun kebijakan penguatan kesehatan lahan atau soil health policy dan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia, menuju swasembada pangan nasional,” ucap Rachmat Pambudy.