Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah menggandeng investor ikut ambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak menampik bahwa anggaran pemerintahan terbatas. Terlebih, saat ini pemerintah punya banyak proyek prioritas skala besar mulai dari program swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG).

"On track 100 persen, ya, pasti nggak lah. Kan, duit terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang mau bangun, ya, kami dengan senang hati gitu," ujar Dody saat ditemui wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat malam, 6 Desember.

Oleh karena itu, pemerintah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari solusi pendanaannya. Saat ditanya lebih lanjut terkait minat investor asing, menurutnya sudah ada minat, namun belum ada yang terealisasikan.

"Sudah ada omon-omon, tapi belum," ucap Dody.

Dody menuturkan, minat-minat tersebut disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto lawatan ke sejumlah negara serta bertemu dengan beberapa pengusaha. Terbaru, yakni Kepala Negara bertemu para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC).

"Banyak, kan. Kemarin Pak Prabowo ketemu pengusaha Jepang. Kan, salah satu topiknya itu. Banyak lah (minat). Kemarin waktu beliau ke G20, ke BRICS. Kan, salah satu topiknya juga itu (promosi IKN)," tuturnya.

Namun demikian, Dody belum dapat merincikan negara-negara mana saja yang menyatakan minatnya. Hal ini menjadi bagian dari domain Otorita IKN.

Menurut Dody, pemerintah terus menggenjot penyelesaian pembangunan IKN. Dia bilang, pembangunan mega proyek itu di era kepemimpinan Prabowo akan lebih kepada penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana (IKN). Selambat-lambatnya 17 Agustus 2029," ungkapnya.