Menteri PU Dody Hanggodo Sebut Pembangunan IKN Tak Akan Masif Seperti Era Jokowi, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, bakal ada kemungkinan terjadi perlambatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan. Meski begitu, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Untuk IKN tetap akan kami teruskan, (tapi) mungkin kecepatannya nggak seperti dulu," ujar Dody saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober.

Dia bilang, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke negara asing, dikhawatirkan RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ucapnya.

Menurut Dody, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dia memastikan dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi di seluruh Indonesia, tapi fokus kami untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya. Sehingga, target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, (atau bahkan) sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang dia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih fokus pada swasembada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan, Pak Presiden (Prabowo) bilang tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan nanti, kan, bahaya. Dan kami tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," tuturnya.

Adapun terkait persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, dia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN. Kan, kami sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," pungkasnya.