Menko Zulhas Akui Tak Mudah Capai Target Swasembada Pangan

JAKARTA - Menteri Koodinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengakui bahwa tidak mudah mencapai target swasembada pangan. Apalagi, target swasembada juga dipercepat menjadi tahun 2027.

Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan masalah yang perlu diselesaikan mulai dari pupuk, hingga sarana insfrastruktur seperti bendungan dan irigasi yang perlu diperbaiki.

“Menuju swasembada pangan itu ruwet. Enggak tahu apa karena itu Pak Presiden Prabowo bikin Menko Pangan (di kabinet kerjanya). Ini lah yang saya kira kita harus selesaikan,” katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Selasa, 3 Desember.

Meksi begitu, Zulhas menyakini target swasembada pangan ini bisa dicapai karena komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saya yakin ini bisa diatasi. Kalau presiden dukung apa saja itu bisa diselesaikan. Yang tidak bisa itu kalau presidennya separuh-separuh. Kalau ini Pak Prabowo, di mana-mana menyampaikan swasembada,” jelasnya.

Zulhas pun mengatakan usai dirinya dilantik beberapa hal dilakukan. Pertama, kata dia, memangkas alur distribusi pupuk agar lebih cepat sampai ke tangan petani.

Lebih lanjut, dia mengatakan nantinya distribusi pupuk tidak lagi perlu surat keputusan (SK) pemerintah daerah. Alur distribusi nantinya dari Kementerian Pertanian menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendistribusikan pupuk ke gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Baru satu bulan ini kita menyelesaikan. Tadi pupuk yang rumit, ya sudah selesai. Saya tiga kali berkomunikasi, sudah selesai. Kita pangkas,” ujarnya.

Kedua, sambung Zulhas, pihaknya juga memperkuat peran penyuluh pertanian daerah. Nantinya, kata dia, penyuluh akan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Pertanian tidak lagi ke dinas pertanian daerah.

Zulhas mengatakan pengambil alihan penyuluh ini dilakukan karena nantinya penyuluh tidak hanya bertugas untuk komoditas pangan padi, tetapi lebih luas.

“Penyuluh sekarang diambil alih oleh pusat, Kementan. Penyuluh itu tidak hanya tanaman padi tapi pangan dalam artian yang luas,” jelasnya.

Terakhir, sambung dia, perbaikan irigasi pertanian. Dia bilang akan menyiapkan regulasi agar pemerintah pusat bisa menggarap perbaikan irigasi pertanian di daerah.

Menurut Zulhas, selama ini perbaikan irigasi pertanian daerah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk panjang mulai 1.000 hingga 3.000 hektare (ha). Tetapi, dia menilai banyak pemerintah daerah yang kurang peduli dengan perbaikan irigasi.

“Pertanian sungguh terbengkalai. Ini baru saya selesaikan, pusat bisa bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare bisa, sudah selesai. Perpres sudah selesai, sudah rapi. Mungkin satu, dua minggu ini sudah bisa ditandatangani,” jelasnya.