Bagikan:

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan capaian lifting minyak dan gas bumi (migas) hingga 31 Oktober 2024 telah mencapai 1,54 juta barel setara minyak (BOEP).

“Alhamdulillah, jadi target lifting kami adalah 1,66 juta BOEPD dalam APBN 2024,” uajr Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI yang dikutip Selasa, 19 November.

Djoko bilang, hingga akhir tahun 2024, SKK Migas memproyeksikan kinerja lifting migas mencapai 1,56 juta BOPD.

Dia menegaskan, jika sepanjang tahun ini tidak hanya menyoroti temuan minyak tapi juga mendapat banyak temuan gas bumi dalam jumlah yang besar.

Tak hanya temuan, SKK Migas juga menyoroti rencana pengembangan beberapa lapangan migas raksasa seperti Lapangan Abadi Masela, Lapangan Genting Oil di Papua, temuan di Blok Andaman, Blok Sakakemang, dan lapangan migas lainnya.

Meski mencatatkan capaian lifting migas yang fantastis, kata Djoko, tantangan terbesar yang dihadapi SKK Migas adalah lifting minyak yang masih di bawah target SKK Migas.

Namun, ia menekankan, SKK Migas bersama Kementerian ESDM telah merencanakan sejumlah strategi untuk menahan laju penurunan lifting serta mendongkrak capaian lifting minyak dalam negeri.

"Bersama dengan Kementerian ESDM kami telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkecil kesenjangan antara target dan realisasi lifting," sambung Djoko.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan tugas ke Djoko Siswanto untuk meningkatkan lifting minyak yang selama ini hanya berada di kusaran 600.000 barel oil per day (BOPD).

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas-tegas untuk urusan lifting ini. Lifting kita sekarang kita hanya 600.000 BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Sejauh ini ada 301 pemboran eksplorasi, 195 sumur di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Joko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," ujar Bahlil yang dikutip Jumat, 8 November.

Selanjutnya, Kepala SKK Migas juga diminta memangkas perizinan dan perkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak timbul hambatan.