JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian ESDM.
"Tapi saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakkum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau kita mau commit, kita buat barang ini bagus, ayo," ujar Bahlil yang dikutip Kamis, 14 November.
Bahlil bilang, pembentukan Ditjen Gakkum ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.
Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut saat ini kementeriannya juga telah menyiapkan struktur Ditjen Gakkum agar dalam waktu dekat ini mampu menyelesaikan permasalahan soal tambang ilegal dan pengeboran minyak secara ilegal.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Gelar Doktornya Ditangguhkan UI, Bahlil Lahadalia: Yudisium Saya Itu Desember 2024
14 November 2024, 10:06
"Jangan sampai saya sudah jalan 7 langkah, teman-teman bilang, Bos, jangan lupa 7 langkah, Bos 4 langkah mundur dulu". Nah, kalau ini sudah disepakati, saya suka juga untuk menerabas ini barang," sambung Bahlil.
Bahlil menyampaikan, pembentukan Gakkum ini diperlukan lantaran pengeboran minyak ilegal hingga saat ini mencapai 7.000 hingga 8.000 barel oil per day (BOPD).
Menurutnya, apabila pemerintah sudah memaksimalkan peranan Ditjen Gakkum ini maka pihaknya bisa langsung meminta Pertamina untuk membeli dengan harga keekonomian meskipun mereka seperti plasma inti.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
